NEWS UPDATE

Peliknya Masalah Tambang Gunung Botak, Dinas ESDM Maluku Kembali Surati Presiden

RakyatMaluku.com – DINAS Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Provinsi Maluku kem­bali menyurati Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan masalah penanganan Gunung Botak di Ka­bupaten Buru yang sampai saat ini tak kunjung usai.

Bahkan, Tim Kajian Penataan dan Pemulihan Gunung Botak yang telah terbentuk dibawah koordinir Menko­polhukam dengan lembaga terkait lainnya seperti tak bertaji dalam pe­na­nganan masalah Gunung Botak ini.
Berulang kali disurvey dan dila­kukan penyisiran hingga pengosongan Gunung Botak dari penambang ilegal sampai dengan awal bulan September baru-baru ini, toh para penambang ilegal tetap masih ada.

Hanya saja, sampai saat ini, surat yang ditujukan kepada orang nomor satu di Republik Indonesia ini belum mendapatkan jawaban. “Kami sudah buat surat ke presiden dua minggu lalu, minta lebih melirik ke Gunung Botak. Tapi belum dapat jawaban,”ungkap Kepala Dians ESDM Provinsi Maluku, Martha Nanlohy saat berikan keterangan pers bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, Vera Tomaso dan peneliti dari Universitas Pattimura Ambon, Jusmi Putuhena dan Yustinus Male di ruang rapat lantai dua kantor Gubernur Maluku, Ambon, Jumat 7 September. Bahkan kata Nanlohy lagi, hasil penyisiran pada Kami hingga Jumat lalu juga dilaporkan ke Menkopolhukam.

Dijelaskannya, salah satu cara pamungkas un­tuk menyelesaikan persoalan Gunung Botak yang mulai buntu penanganannya itu adalah bergabung de­ngan Masyarakat Adat di Kayeli, Buru untuk bersama-sama menyelesaikan.

“Sudah cukup banyak kita berbuat untuk Gunung Botak. Tapi kenapa tidak stop-stop. Dari 2010-2015 24 kali dilakukan pengosongan, tapi tidak berhasil. 2015 berhasil turunkan semua berkat kerjasama dengan aparat. Desember 2016 penambang datang lagi. Berulang hingga Maret 2016 dipimpin Pak Gubernur dengan unsur dari Kementerian ESDM, Menkopolhukam dan sebagainya. Dua tahun berjalan, sampai saat ini permaslahan berulang-ulang terjadi. Tapi penanganan tidak berhasil. Hanya tinggal satu cara, bergabung dengan masyarakat adat. Kalau jalan sendiri-sendiri maka tidak akan selesai. Hasil rapat kita dengan masyarakat cukup baik, mereka sadar kalau dampaknya mereka yang akan terkena,”jelasnya.

Selain itu, dari masyarakat Adat di Kayeli pun dikatakan Nanlohy sudah melaporkan kondisi terakhir di Gunung Botak yang masih ditempati penambang ilegal. Padahal baru saja dilakukan penyisiran. “Ilegal Minning (Penambang ilegal) ini yang harus dipangkas karena mereka ini menjadi kendala kita terlebih mereka pakai merkuri dan sianida hingga berton-ton,”tuturnya.

Sementara, peneliti dari Universitas Pattimura, Jusmi Putuhena mengatakan data yang dimilikinya per 3 September, tidak semua tenda penambang ilegal dibongkar. Bahkan, hingga Senin 3 Septemver kemarin, diakuinya masih terlihat pengangkutan material oleh penambang dari Gunung Botak. “Jadi masih ada sekitar 300-1.000 orang di Gunung Botak,”ucapnya.

Ahli Kimia dari Unpatti, Yustinus Male dalam kesempatan tersebut menyebutkan, salah satu cara untuk menangani persoalan Gunung Botak adalah dengan membentuk satuan YonGab serta merotasi seluruh personil yang ada di Gunbung Botak dari mulai pangkat terkecil hingga pangkat tertinggi.

Hal ini dikarenakan, meskipun ada banyak aparat di Gunung Botak, toh tetap saja bahan berbahaya berupa merkuri dan sianida tetap masuk dan beredar bebas di sana. Jika hal itu terus dibiarkan, maka pencemaran lingkungan di Gunung Botak akan semakin parah. Sesuai risetnya pada, rata-rata biota laut di Pulau Buru sudah tercemar merkuri dan sianida yang mengalir mengikuti sungai Anahony Sianida Nanlohy yang disinggung penyebab tidak terdeteksinya bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk dan beredar di Gunung Botak melalui Namlea padahal Tim dibawah Menkopolhukam telah dibentuk serta melibatkan semua unsur termasuk TNI/Polri, Nanlohy malah menyarankan untuk ditanyakan ke pihak aparat keamanan.

Sejauh ini, dari penangkapan B3 seperti sianida dan merkuri yang masuk ke Pulau Buru, Nanlohy mengakui belum diketahui siapa pemiliknya. “Kalau Ginzan itu BPS punya, tapi kalau sinida ini belum diketahui. Kita sangat berharap secepatnya bisa selesai, Pusing persoalan ini, otak , anggaran terkuras, tapi tidak selesai-selesai, ada kepentingan si A si B si C,”tandasnya. (YAS)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top