Uncategorized

Pemda MTB Gencar Sosialisasi Nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Kasubag Humas Kerjasama Antarlembaga Pemkab MTB (Kepulauan Tanimbar) Deby Laisina saat penyerahan draf kerjasama media dengan Direktur Rakyat Maluku Ahmad Ibrahim di Kantor Rakyat Maluku, Ruko Pantai Mardia, Ambon, Jumat, (15/2/19).

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) kini gencar melakukan sosialisasi kepada khalayak terkait perubahan status nama Kabupaten MTB menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyusul telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah/PP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten. 

“Iya, Pemda sekarang sedang gencar melakukan sosialisasi terkait perubahan nama kabupaten. Sekarang tinggal logonya,” ujar Kasubag Humas Kerjasama Antarlembaga Pemkab MTB (Kepulauan Tanimbar) Deby Laisina saat penyerahan draf kerjasama media dengan Direktur Rakyat Maluku Ahmad Ibrahim di Kantor Rakyat Maluku, Ruko Pantai Mardia, Ambon, Jumat, (15/2/19).

Sebagaimana diketahui, dalam berbagai kesempatan Bupati MTB Petrus Fatlolon mengajak warga MTB agar menyosialisasikan perubahan nama kabupaten ini.

Di hadapan pelantikan pengurus Tim Penggerak (TP) PKK kecamatan dan desa, misalnya, Fatlolon meminta Tim PKK melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat pada wilayah masing-masing.

Dengan demikian, impian masyarakat Kabupaten MTB bersama pemerintah daerah dan DPRD setempat mengubah nama kabupaten ini tentu merupakan sebuah langkah positif menuju kabupaten berjuluk Duan Lolat ini ke arah yang lebih maju.

Sebagaimana diketahui, usulan perubahan nama kabupaten ini sebelumnya telah diusulkan ke pemerintah pusat.

Terbukti dari dikeluarkannya Ijin Prakarsa oleh Presiden RI untuk menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan usulan yang telah diterima oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nama daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan dikeluarkannya ijin prakarsa oleh Presiden RI pada tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, pemerintah membentuk tim untuk menyusun RPP dimaksud dalam waktu kurang lebih 14 hari untuk disampaikan kepada Presiden RI. Atas dasar itu, keluarlah Peraturan Pemerintah/PP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Nama Kabupaten.(RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top