Uncategorized

Pemotongan 1,5% ADD Di SBB Bakal Diproses Hukum

RakyatMaluku.com – POLEMIK dan masalah terus melilit tubuh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Moh Yasin Payapo dan Yustinus Akerina. Masalah datang silih berganti. Sebut saja, penyelesaian masalah rumah warga yang dibongkar di Limbro desa Luhu belum usai, serta proyek jalan Piru-Loki yang dikerjakan tanpa tender, kini persoalan kembali muncul soal pemotongan Anggaran Dana Desa (ADD) 1,5 persen.

Bagaimana tidak, persoalan pemotonan ADD milik 92 desa ini jelas-jelas melanggar aturan.

‘’Karena melanggar aturan, kami mendukung proses dan langkah yang diambil DPRD jika mau diparipurnakan atau bahkan diproses hukum ” ungkap Trisman Hamid, MH tokoh muda SBB kepada wartawan kemarin.

Dikatakan, persoalan ADD yang dipangkas dengan menggunakan surat sakti dari Bupati tersebut benar-benar menyalahi aturan. Pemotongan saat proses dana ADD cair itu dinilai sangat menghambat proses pekerjaan di lapangan.

“Salah satu poin yang ingin saya sampaikan yakni mengenai potong memotong. Itu tidak ada dalam kamus manapun,’’ kata alumni Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia Jogaja itu.

Sebagaimana diberitakan kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) SBB melalui Wakil Ketua Komisi A, Ismail Marasabessy dengan tegas mangatakan akan memproses hukum jika pemotongan ADD itu tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

“Jika keputusan diambil sepihak, maka kami menilai ini sebuah temuan, jika tidak didasari dengan dasar hukum jelas,” ungkapnya.

Dikatakan, apa lagi, SK keputusan Bupati, M Yasin Payapo terkait potongan ADD itu tidak pernah diberitahukan kepada DPRD khusus Komisi A.

“Kami justeru ketahui masalah melalui berita-berita di media sosial. Untuk fisik rilnya kami dari komisi A tidak pernah dapat informasinya,” ujar Marasabessy. Marasabessy menambahkan, terkait masalah ini komisi A akan merekomendasikan untuk dilakukan proses hukum, jika pemerintah daerah SBB bertindak tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

“Seterusnya kami akan panggil ulang pemerintah daerah untuk mempertanggungjawaban terkait SK Bupati untuk pemotongan ADD itu. Jika itu terbukti, maka kami dari komisi A akan laporkan ke ketua DPRD SBB minta untuk diparipurnakan dan meminta pandangan dari tiap-tiap fraksi untuk selanjutnya direkomendasikan agar diproses hukum,’’ tegasnya. (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top