AMBONESIA

Pemprov Maluku Dorong Wujudkan PTSP Prima

RakyatMaluku.com = PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Maluku terus berupaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Maluku.

Upaya ini dilakukan dengan mengadakan rapat koordinasi pimpinan daerah dalam rangka asistensi penyelenggaraan PTSP prima di daerah, yang dihadiri oleh, Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleury, Seketaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Mansyur Tuharea, Ketua DPRD Maluku Barat Daya (MBD) Chau Petrusz, Ketua DPRD Maluku Tenggara Teddy Welerubun, dan Ketua DPRD Maluku Tengah Ibrahim Ruhunusa.

Kegiatan yang berlangsung di Swiss Bhell Hotel, Kamis 12 Juli, yang digagas oleh Dinas Penanaman Modal Provinsi Maluku, dibawah sorotan tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Menuju PTSP Prima”.

“Tema tersebut diangkat karena kita mengharapkan adanya perbaikan-perbaikan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota se provinsi Maluku,’ujar Gubernur Said Assagaff dalam sambutannya, dibacakan Seketaris Daerah Maluku Hamin Bin Thahir.

Dijelaskan, untuk mendorong penyelenggaraan PTSP di daerah, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri nomor 138 tahun 2017 tentang penyelenggaraan PTSP daerah. Dimana pasal 6 ayat (1) Permendagri tersebut, menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Gubernur atau bupati/walikota mendelegasikan kewenangannya kepada DPMPTSP.

Pendelegasian kewenangan tersebut, kata Assagaff meliputi penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan, penerbitandokumen perizinan dan non perizinan, penyerapan dokumen perizinan dan non perizinan, serta pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.

Untuk itu, penyelenggaraan pelayanan publik yang efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, perlu diterapkan secara utuh, mengingat pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau, bersih dari korupsi yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Hal ini, menurutnya sejalan dengan arah kebijakan dan strategis peningkatan pelayanan publik dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata, agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah, terkait penyusunan revisi pengaduan dan regulasi standar pelayanan minimal (SPM), PTSP, serta dibutuhkan inovasi daerah untuk mempercepat implementasi di daerah.

“Peran strategis PTSP merupakan unjung t0mbak etalase pemerintah daerah dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan penyediaan layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, agar terciptanya kepastian hukum, kepastian untuk investasi dan usaha berdaya saing daerah,”tuturnya.

Untuk itu, dirinya berharap keiikutsertan para pimpinan daerah kabupaten/kota se-Provinsi Maluku dapat mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melaui PTSP prima, dengan penerapan standar pelayanan publik, sistem informasi perizinan, penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan publik.

Sementara itu, Staf Ahli Mendagri Bidang pemrintahan, Dr. Suhajar Diantoro, M.Si, mengatakan saat ini pemerintah sudah melaunching Online Singlet Sanipan, dengan tujuan agar PTSP seluruh Indonesia terintegrasi agar semua bisa diurus secara Online secara cepat dan mudah.

“Seperti Bupati/Walikoat hasil evaluasi kita misalnya kewenangan perizinan semua dilimpahkan ke PTSP, sehingga bisa menunjang tugas. Karena itu merupakan salah satu inti fungsi pemerintahan yaitu fungsi pelayanan,” tutup dia. (YAS)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top