BERITA COVID-19

Pemprov Mulai Distribusi Vaksin ke Kabupaten

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Vaksinasi Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung

RAKYATMALUKU.COM – AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mulai mendistribusikan 15.120 vial vaksin Covid-19 Sinovac ke 11 kabupaten/kota. Sebab, 11 kabupaten/kota tersebut telah menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang di SK-kan oleh masing-masing kepala Dinas Kesehatan setempat, untuk pelaksanaan vaksinasi secara serentak di 34 provinsi pada 13 Januari 2021.


“11 kabupaten/kota sudah menyampaikan kesiapan pelaksanaan vaksinasi dengan bukti SK penunjukan Fasyankes. Sehingga, tugas pemprov selanjutnya adalah mendistribusikan vaksin ke masing-masing daerah,” kata Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Bidang Vaksinasi Provinsi Maluku, dr. Adonia Rerung, dalam jumpa pers di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Rabu, 6 Januari 2021.

Dalam rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah di 34 provinsi, kata dr. Adonia, Presiden RI Joko Widodo meminta kepada gubernur, bupati dan walikota beserta jajarannya, agar dapat mengawal proses pendistribusian vaksin dan pelaksanaan vaksinasi di seluruh tempat Fasyankes, sehingga bisa berjalan dengan baik.

“Seluruh gubernur dan pemerintah daerah didalamnya diminta untuk mengawal dan memastikan proses pendistribusian dan vaksinasi di daerah berjalan lancar. Ini arahan langsung dari pak Presiden dalam rapat bersama seluruh gubernur secara virtual tadi pagi (kemarin),” ungkapnya.

Ia menjelaskan, sebelum pelaksanaan vaksinasi di seluruh tempat Fasyankes yang ditunjuk, masing-masing kabupaten/kota sudah harus berkoordinasi dengan pihak BPJS guna mendapatkan user name dan password. Sehingga para tenaga kesehatan yang akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat berdasarkan input data yang ada pada aplikasi vicare vaksinasi.

“Kita berharap dalam waktu satu Minggu ini, seluruh kabupaten/kota sudah menerima user name dan password dari BPJS untuk dapat mengakses aplikasi vicare vaksinasi. Sehingga, pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat bisa berjalan tertib kedepannya. Dan yang pasti syarat bagi setiap orang yang divaksin sudah berumur 18 sampai 59 tahun,” terangnya.

Dikatakan dr. Adonia, pada pelaksanaan vaksinasi secara nasional pada 13 Januari 2021 nanti, Presiden Joko Widodo juga mewajibkan seluruh kepala daerah atau pejabat publik di daerah untuk divaksin. Langkah ini wajib dilakukan guna memberikan contoh kepada masyarakatnya.

“Termasuk gubernur dan wakilnya, walikota dan wakilnya, sekda, kepala dinas, pokoknya semua pimpinan daerah atau pejabat publik wajib divaksin perdana untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksin aman dilakukan,” tegasnya. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top