NEWS UPDATE

Pemuda-Mahasiswa Papua Barat Demo Di Ambon

RakyatMaluku.com – PULUHAN pemuda dan mahasiswa dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI), Front Rakyat Indonesia Untuk West Papua dan Himpunan Mahasiswa Papua melakukan aksi demo di kawasan Bundaran Patung Dr. J. Leimena, Poka, Kamis 2 Agustus 2018.

Dalam aksi tersebut, masa un­juk rasa asal Papua itu meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk mem­berikan kebebasan, kemerdekaan serta hak daalam menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat Papua Barat.

Koordinator Lapangan (Korlap), Alvian dalam orasinya menegaskan, persoalan kebangsaan telah selesai sejak tahun 1960an, dimana gaga­san kebangsaan bagi rakyat dan bangsa Papua Barat telah merebut kemerdekaan sejak 1 Desember 1961 secara de jure maupun de facto bahwa bangsa Papua Barat telah merdeka secara konstitusional.

Sementara itu, pada 30 Desember 1962 dike­luarkan Roma Agreement atau perjanjian Roma yang merujuk agar Indonesia menduduki selama 25 Tahun di Papua Barat, yang dimulai sejak 1 Mei 1963 hingga 1989. kemudian mempersiapkan pelaksanaan tindakan pilih bebas di Papua Barat pada tahun 1969 dengan cara musyawarah dan tidak pada tahapan one man one vote.

Berbagai gerakan perjuangan rakyat Papua Barat dengan memobilisasi militer ke Papua Barat untuk meredam gerakan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat sejak Trikora dikomandoi oleh Ir. Soekarno.

Sejak itu berbagai operasi khusus (Opsus) yang dipimpin Ali Murtopo yang bertugas untuk memenangkan Penentuan Pemenangan Rakyat (PEPERA), yang kemudian selanjutnya diikuti dengan gerakan militer lainnya. “Kami menganggap bahwa PEPERA tahun 1969 itu adalah ilegal,” ujar Alvian.

Menurutnya, sejak itulah rakyat dan bangsa Papua Barat terus mengalami berbagai penindasan-penindasan yang dilakukan oleh kolonialisme Indonesia, terutama penerapan sistem kolonial serta militer yang sangat represif pada tahapan Mahasiswa gerakan perjuangan mengembalikan hak vekto bangsa Papua Barat yang telah merdeka sejak 1 Desember 1961.

“Aksi unjuk rasa yang kita lakukan ini dalam rangka memperingati 49 tahun PEPERA yang dinilainya tidak demokratis dan melanggar hukum internasional,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, masa menuntut kepada pemerintah Indonesia dan Perserikatan bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera berikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi Bangsa Rakyat papua, memberikan ruang demokrasi dan akses jurnalis dan media internasional dan nasional di Papua Barat.

Selain itu, mereka juga meminta agar PBB bertang­gungjawab dalam meluruskan sejarah PEPERA dan proses aneksasi West Papua ke Indo­nesia. PBB harus membuat resolusi untuk mengembalikan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang telah merdeka pada 1 Desember 1961 sesuai hukum internasional. Mereka juga meminta agar TNI dan Polri baik organik maupun anorganik ditarik dari tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan oleh negara terhadap rakyat Papua Barat.

Selanjutnya, meminta agar menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan multi nasional coorporation milik negara-negara imperialis seperti Freeport, BP, LNG Tangguh, Medco, Corindo dan lainnya dari tanah Papua. Negara indonesia dan PBB harus bertanggungjawab atas kejahatan kemanusiaan di Papua Barat dan menangkap serta mengadili aktor dibalik kejahatan kemanusiaan, menghentikan proses kriminalisasi terhadap mahasiswa dan Papua Barat. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top