KOTA AMBON

Pendapatan Ruko Mardika Meningkat

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, – Asset tanah dan bangunan rumah toko (Ruko) Mardika seluas 60.690 meter kubik di Kelurahan Rijali, Kota Ambon, telah resmi dikelola secara langsung oleh pihak pertama, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.


Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku Zulkifli Anwar menjelaskan, sejak pemutusan hubungan kerjasama dengan PT. Bumi Perkasa Timur pada 27 Februari 2017 lalu, hingga saat ini pendapatan sementara yang telah masuk ke kas daerah Pemprov Maluku sebanyak Rp 431 juta lebih.

“Kita melakukan penertiban tanah dan bangunan Ruko Mardika sudah lama, mulai dari tahun 2017. Sampai sekarang sudah Rp 431 juta lebih masuk di Bank Maluku (kas daerah). Dan sampai sekarang masih ada yang datang untuk membayar,” kata Zulkifli saat dikonfirmasi koran ini, di Kantor Gubernur Maluku, Selasa, 8 September 2020.

Ia menjelaskan, Pemprov Maluku memutuskan hubungan kerjasama dengan PT. Bumi Perkasa Timur sesuai keputusan Gubernur Maluku Nomor 82.a Tahun 2017, lantaran pihak PT. Bumi Perkasa Timur tidak lagi memperpanjang kerjasama didalam Klausul yang berada di atas Sertifikat Hak Pengelola Nomor 01 Tahun 1986.

“Karana sudah 30 tahun selesai perjanjian pemanfaatan dan tidak lagi diperpanjang, maka sekitar 200 Ruko ini secara otomatis menurut hukum diambil alih oleh pemprov,” jelas Zulkifli.

Dikatakan Zulkifli, pihaknya juga telah melakukan penyesuaian revisi Gubernur Maluku Nomor 18 tahun 2020, menyangkut faktur penyesuaian pengalih untuk mendapatkan biaya sewa atas tanah dan bangunan Ruko Mardika.

“Harga tanah dan bangunan bervariasi, tergantung luas bangunannya juga. Ada yang 20 meter persegi, dan ada yang 30 meter persegi. Dan yang tadinya 15 sampai 20 persen, kita turunkan untuk tanah 10 persen dan bangunan lima persen. Dan mereka sudah bayar, sudah tidak ada masalah,” tuturnya.

“Kita juga kerjasama dengan perbankan karena mereka juga ada keterkaitan untuk pinjaman ke bank karena itu HGB. Kalau HGB tidak diperpanjang, maka bank juga tidak kucurkan kredit. Makanya lapor kepada pemilik (Pemprov),” tambahnya. (*)


--------------------

Berita Populer

To Top