HUKRIM

Pengadilan Tolak Upaya PK Koruptor Bank Maluku Heintje Toisuta

RakyatMaluku.com – PENGADILAN Negeri (PN) Ambon menolak upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang ditempuh Direktur Utama CV Harves, Heintje Abraham Toisuta, terpidana korupsi dan TPPU proyek pembelian lahan dan bangunan untuk pembangunan Kantor Bank Maluku Cabang Surabaya tahun 2014 senilai 7,6 miliar dari total anggaran proyek senilai Rp 54 miliar. Sebab, yang mengajukan PK bukan terpidana Heintje selaku kuasa prinsipal, melainkan istri terpidana.

“Aturannya, yang harus mengajukan upaya hukum PK itu terpidana selaku kuasa prinsipal, dan tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, baik penasehat hukum maupun istri terpidana,” tegas Humas PN Ambon, Herry Setyobudi, saat dikonfirmasi wartawan, di ruang kerjanya, Senin, 7 Mei 2018.

Apalagi menurut Setyobudi, terpidana Heintje saat ini dinyatakan kabur oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku setelah menerima putusan Mahkamah Agung (MA) RI yang menghukumnya dengan pidana penjara selama 12 tahun, denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar subsider 4 tahun penjara.

“Gimana orang yang sudah kabur mau ajukan upaya hukum PK,” cetus Setyobudi sambil menjelaskan, upaya hukum PK juga harus sesuai prosedur hukum yang berlaku, yakni tidak bisa lebih dari enam bulan setelah adanya putusan tingkat peradilan baik PN, PT maupun MA RI.

“Kalau pihak terpidana sudah memperoleh novum, maka segera ajukan upaya hukum PK. Jika melewati batas enam bulan setelah putusan, maka dianggap batal,” jelas Herry.

Untuk diketahui, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, terpidana Heintje divonis sembilan tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider empat bulan ku­rungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 7,2 miliar sub­sider empat tahun kurungan.

Tak terima dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon, terpidana Heintje melalui penasehat hukumnya mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi (PT) Ambon.

Bukannya lolos dari jeratan hukum, PT Ambon malah memperberat hukuman terpidana Heintje. Dalam amar putusan PT Ambon, terpidana Heintje divonis 12 tahun penjara, denda Rp 1 miliar subsider delapan bulan kurungan, dan membayar uang peng­ganti Rp 7,2 milyar subsider empat tahun penjara.

Masih kurang puas, terpidana Heintje melalui penasehat hukumnya kembali mengajukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung (MA) RI. Sayang, dalam amar putusan MA malah meng­uat­kan putusan PT Ambon. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top