HUKRIM

Pengamat: Sesuai Fakta Sidang, Stenly Mailissa Cs Harus Tersangka

– Kasus Korupsi Dana Panwas Pilkada Malteng Dibuka

RakyatMaluku.com – KEPALA Kejaksaan Negeri (Kajari) Maluku Tengah (Malteng) Robinson Sitorus, akhirnya membuka kembali kasus dugaan korupsi dana hibah Panwas Pilkada Kabupaten Malteng tahun anggaran 2017 sebesar Rp 10,8 miliar, dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik).

Dibukanya kembali kasus tersebut didasarkan pada pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon yang menghukum mantan Bendahara Panwas Pilkada Malteng Jhon Richard Wattimury selama dua tahun penjara, serta perbedaan uang pengganti.

Dalam pertimbangan putusan majelis hakim itu, menyatakan peran terdakwa Jhon Richard Wattimury dalam kasus tersebut hanyalah menjalankan perintah atasan, dalam hal ini mantan Ketua Panwas Pilkada Malteng Stenly Mailissa.

Sebagai awal penyidikan kasus tersebut, Penyidik telah melakukan pemeriksaan perdana terhadap Jhon Richard Wattimury sebagai saksi guna pengumpulan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang suatu perbuatan tindak pidana yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

“Jika dilihat dari fakta persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi dan pertimbangan putusan majelis hakim itu, maka terduga Stenly Mailissa juga harus ditetapkan sebagai tersangka,” kata Pengamat Hukum Henry Lusikooy, kepada koran ini, saat dimintai tanggapannya, tadi malam.

Tak hanya Stenly Mailissa, menurut Henry, sekretaris, bendahara pertama, dan tiga komisioner Panwas Pilkada Malteng juga harus ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, mereka diduga turut serta terlibat dalam pengelolaan dana hibah panwaslu tersebut.

“Bendahara yang pertama juga harus ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dalam pengelolaan anggaran dana hibah sebesar Rp 1,5 miliar tanpa ada pertanggung jawaban. Sedangkan sekretaris dan tiga komisioner juga terlibat karena diduga turut mengetahui keluarnya anggaran tersebut,” bebernya.

Dijelaskan, dari kajian hukum, maka perbuatan terduga Stenly Mailissa beserta rekan-rekannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP ayat (1), yang menyebutkan bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

“Sehingga, dengan dibukanya kembali penyidikan kasus tersebut, maka Penyidik harus menunjukan sikap profesionalitas dalam menegakkan hukum tanpa tebang pilih, yakni, menjerat semua pihak yang turut serta terlibat dalam penggunaan dana hibah panwaslu tersebut,” jelas Henry. Untuk diketahui, dalam persidangan kasus ini sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rian Lopulalan, menghadirkan dua saksi, yakni, mantan Ketua Sekretariat Panwas (Kasek) Yanti Nirahua beserta Stafnya Klara Soukotta.

Kepada majelis hakim, saksi Yanti Nirahua mengungkapkan, Stenly Maelissa adalah orang yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dana hibah pengawasan. Sebab, pengelolaan anggaran itu diatur berdasarkan petunjuk dan kebijakan dari Stenly Maelissa selaku ketua Panwas saat itu.

“Saya hanya tahu soal tandatangan yang disodorkan Komisioner Panwas saja, kalau soal pengelolaan anggaran hingga pembelanjaan mobiler itu kewenangan penuh ada pada ketua Panwas Stenly Maelissa,” ungkap Yanti.
Dikesempatan yang sama, saksi Klara Soukotta juga membongkar kejahatan Stenly Maelissa. Menurutnya, Stenly Maelissa telah mengambil honornya sekitar Rp 17 juta lebih sejak Juni – Desember 2017.

“Awalnya honor kami Rp 1 juta, tetapi sesuai edaran Bawaslu, honor kami dinaikan menjadi Rp 2.500.000. Dan sejak honor dinaikkan, saya tidak lagi mengambilnya, karena sudah diambil oleh Stenly Maelissa selaku ketua Panwas saat itu,” bebernya.

Ia juga mengatakan, pada 2017 lalu Komisioner Panwas Malteng mendapat empat tiket untuk menghadiri acara penyerahan Bawaslu Awards di Jakarta. Namun kenyataanya, yang berangkat ke Jakarta berjumlah 17 orang, termasuk istri Stenly Maelissa.

“Setahu saya, keberangkatan mereka ke Jakarta waktu itu menggunakan uang yang bersumber dari dana hibah pengawasan Pilkada Malteng tahun anggaran 2016 – 2017. Sebab, saat itu tiket keberangkatan ke Jakarta hanya untuk empat orang saja,” tutur Soukotta. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top