AMBONESIA

Pengelola Tahu Mardika Terancam Ditertibkan

Ilustrasi

RakyatMaluku.com – DINAS Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon meminta kepada pemilik Pabrik Tahu di Mardika, agar mengevaluasi ulang pengelolaan limbah karena meresahkan masyarakat. Pasalnya berdasarkan hasil tinjauan Dinas ditemukan pengelolaan limbah masih belum maksimal, walaupun telah megantongi ijin instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

“Prinsipnya semua limbah harus diolah. Kita sudah ingatkan mereka karena limbah yang mereka buat belum maksimal baik,” kata Kepala Dinas LHP, Lusia Izaack, kepada wartawan di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, hasil peninjauan Dinas ditemukan pembangunan IPAL oleh pabrik Tahu Mardika masih belum maksimal, karena hanya dibuatkan satu kolam limbah saja, sedangkan yang dibutuhkan 3 kolam limbah.

“Mereka bangun IPAL itu hanya satu saja, itu tidak cukup. Minimal harus tiga kolam, agar dapat difilterisasi, sehingga limbah yang dikeluarkan tidak meresahkan masyarakat.” Pihaknya mendesak agar secepatnya pemilik pabrik tahu harus mengevaluasi IPAL.

Sebab, kalau tidak maka ada sanksi yang akan diberikan kepada pabrik tahu, mulai dari teguran, sampai pada pencabutan ijin IPAL.

Menurut dia, apabila pemilik pabrik tahu tidak mengevaluasi limbah, maka dapat berdampak buruk bagi ekosistem laut. “Kita perlahan-lahan akan tangani masalah limbah di Kota Ambon bukan hanya di pabrik tahu saja, namun disemua tempat agar limbah tidak meresahkan masyarakat dan juga merusak lingkungan sekitar,” jelas dia.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan diminta untuk meninjau limbah milik sejumlah pabrik tahu di kawasan Mardika yang dibuang secara langsung di sungai serta di sejumlah selokan pada sekitar lokasi pabrik. Pasalnya, limbah yang dibuang secara sembarangan ini sudah mulai meresahkan masyarakat, karena aroma tak sedap mulai tercium dari limbah-limbah tersebut, selain itu di duga juga semua pabrik ini tak miliki ijin lingkungan.

“Jadi terkait dengan pembuangan limbah pabrik tahu di Mardika, saya berharap dinas terkait menelusurinya untuk lihat tingkat kadar merusak lingkungan sampai sejauh mana,” pinta Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Asmin Matdoan.

Dia menegaskan, jika dalam hasil peninjauan pihak Dinas LHP nanti ditemukan adanya resiko pengrusakan lingkungan akibat limbah ini dan pabriknya tak miliki ijin Amdal, maka harus ada teguran keras dari dinas terkait, bila perlu dicabut ijinnya, sampai dengan pihak pabrik mengurusi Amdal serta membangun IPAL. Kata Asmin, tidak menutup kemungkinan keluhan masyarakat ini akan ditindak lanjuti oleh komisi III untuk membahasnya ataupun melakukan peninjauan lapangan untuk melihat serta mendengar langsung keluhan masyarakat sekitar. “Saya akan dorong komisi untuk tindaklanjutinya dengan melakukan On The Spot bukan hanya disitu, namun juga di tempat lain, yang diduga ada limbah yang meresahkan masyarakat,” jelas dia. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top