Probis

Pengendalian Inflasi, BI Maluku Sinergi Dengan Pemkab Tanimbar

Foto bersama Asisten II Edwin Tomasoa, Bupati Tanimbar Petrus Fatlolon, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Maluku Andy Setyo Biwado, Analis BI Maluku Andreas Simatupang

KANTOR Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melakukan safari rapat TPID ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam rangka pengendalian inflasi melalui penguatan strategi pengendalian inflasi tahun 2019. 

Rapat TPID di Kabupaten Kepulauan Tanimbar diselenggarakan di Kota Saumlaki pada Selasa 19 Maret 2019.

Rapat TPID di Kabupaten Kapulauan Tanimbar dipimpin oleh Asisten Daerah II Bidang Pengembangan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar Edwin Tomasoa.

Saat ini TPID Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan utamanya pada perayaan Hari Raya, yaitu melalui pengawasan harga dan memastikan tersedianya pasokan bahan pokok di pasar tradisional. 

Pengawasan tersebut dilakukan melalui sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Satgas Pangan Polres Kepulauan Tanimbar.

Kelompok bahan makanan masih menjadi faktor utama penyumbang inflasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, utamanya pada subkelompok bumbu-bumbuan yaitu cabai merah keriting dan cabai rawit.

Kenaikan harga kedua komoditas tersebut pada bulan Februari 2019 disebabkan karena tingginya ketergantungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada Provinsi Jawa Timur untuk memenuhi pasokan bahan pokok. 

Selain itu, tingginya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga disebabkan oleh naiknya tarif sewa kontainer dari Surabaya ke Saumlaki. Kenaikan tersebut mencapai hampir tiga kali lipat, sehingga sangat mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berupaya untuk menambahkan frekuensi pelayaran kapal ferry untuk meningkatkan kapasitas distribusi bahan pokok. Saat ini, frekuensi transportasi penyeberangan ferry dari Kabupaten Maluku Tengah telah ditambahkan untuk meningkatkan kelancaran distribusi komoditas bumbu dan beras.

Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari Provinsi Jawa Timur. 

Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Fatlolon,  juga telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur batas atas dan batas bawah tarif angkutan darat dalam upaya pengendalian biaya distribusi bahan pokok.

Selain itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah berkoordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Saumlaki. 

Terdapat indikasi bahwa tarif buruh bongkar muat pelabuhan yang tinggi serta kinerja yang kurang produktif turut memberikan andil terhadap naiknya harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemprov Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk menjaga stabilitas harga. 

Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi yang Efektif. 

Melalui sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku optimis target inflasi Maluku tahun 2019 sebesar 3,5% ± 1% (yoy) akan dapat tercapai. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top