NEWS UPDATE

Penggantian Wakapolda Maluku, Diapresiasi

RakyatMaluku.com – KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian talah meng­gantikan Wakapolda Maluku Brigjen Hasanudin lantaran diduga tidak netral dalam menjaga Pilkada Serentak 2018 di wilayah tugasnya, dengan mengerahkan suara keluarga besar Bhayangkara untuk mendukung salah satu pasangan calon Gubernur Maluku Irjen (Pur) Murad Ismail.

Pergantian Brigjen Hasanudin itu tertuang dalam Telegram Rahasia (TR) Polri Nomor : ST/1535/VI/Kep/2018 tertanggal 20 Juni 2018. Di dalam TR itu disebutkan, Hasanudin dimutasi ke Mabes Polri sebagai Analis Kebijakan Utama di Lemdiklat Polri. Sementara posisinya sebagai Wakapolda Maluku digantikan oleh Brigjen Akhmad Wiyagus.

Menanggapi pergantian perwira tingi itu, mas­yarakat Maluku mengapresiasi tindakan tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Langkah Kapolri dinilai sangat konstruktif dalam rang­ka menciptakan pesta demokrasi yang adil dan tertib, serta memastikan institusi Polri yang netral dan ti­dak partisan dalam Pilkada yang merupakan area po­litik praktis.

“Mengenai kebijakan Kapolri tersebut kami sangat mendukung serta memberikan apresiasi yang tinggi, kami sangat berkepentingan dengan ada­nya sosok serta postur Polri yang independen, netral, profesional dan berintegritas. Sebab, setahu kami Polri hanya melaksanakan politik negara sesuai perintah kon­stitusi, dan bukan politik praktis,” tandas salah satu tokoh muda Maluku Darmadi Makasar, yang juga Ketua Front Pembela Rakyat Maluku (FPRM), saat dikonfirmasi koran ini, di Ambon, Kamis, 21 Juni 2018.

Disisi yang lain, lanjutnya, Kapolri ingin memastikan bahwa Pilkada di Maluku harus dihelat secara kondusif dengan mengedepankan keamanan dan ketertiban (Kamtibmas). Sebab, Polri secara institusional memegang peran vital dalam menciptakan suasana kondusif itu.

“Sehingga netralitas Polri adalah absolut seba­gaimana telah digariskan secara tegas dalam UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” jelas Darmadi.

Terpisah, Ketua Tim Hukum Pasangan Said Assagaff – Anderias Rentanubun (SANTUN) Fahri Bachmid, S.H.,M.H, meminta Kapolda Maluku agar proaktif dalam memastikan jajarannya konsisten mengamankan kebijakan netralitas Kapolri.

Serta memerintahkan seluruh jajaranya mulai dari tingkat Polsek sampai Polres untuk bertindak profesional dalam rangka mengamankan Pilkada agar dapat berjalan secara berkualitas, damai, kondusif, partisi­patif, demokratis, serta konstitusional.

Fahri juga meminta kerjasama seluruh penye­leng­gara Pilkada dalam hal ini KPU Maluku, Ba­waslu Maluku serta semua institusi pemantau yang terakreditasi agar menjalankan peran serta kewenanganya secara tegas sesuai amanat undang-undang, sehingga proses dan tahapan Pilkada Maluku dapat melahirkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang mempunyai derajat legitimasi yang ting­gi, yakni legitimasi hukum dan politik.

“Kami sebagai tim hukum pasangan SANTUN telah mempersiapkan diri serta sumber daya yang kami miliki untuk mengawal semua proses Pilkada Maluku ini bersama jajaran keamanan Polri dan seluruh penyelanggara Pilkada. Sehingga Pilkada Maluku dapat berjalan damai dan demokratis,” harap Fahri. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top