HUKRIM

Penyidik Agendakan Pemeriksaan Henso

RakyatMaluku.com – Setelah memeriksa mantan Bendahara Umum Saleh Muhelete, Bendahara Sekretariat Dewan Revi Likumahua dan Josias Aulele, kini penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pulau Ambon dan Pp Lease, mengagendakan memeriksa Hendrik Sopacua alias Henso.

Pemeriksaan mantan Sekteraris Dewan Kota Ambon, akan dilakukan usai Revi Likumahua bersama Josias Aulele, menyerahkan dokumen. Pasalnya, ketika keduanya diambil keterangan oleh penyidik pada, Senin, 7 Mei, dokumen-dokumen terkait persoalan ini tidak dibawa serta. Henso dimintai keterangan seputar pengunaan anggaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif tahun 2011 lalu.

“Kita agendakan pemanggilan terhadap mantan Sekwan DPRD (Hendrik Sopacua). Pemanggilan dilakukan setelah penyidik menerima dokumen dari dua orang saksi yang diperiksa kemarin (Senin, 7 Mei). Saat diperiksa mereka belum bawa dokumen,” kata Kasat Reskrim AKP R.E. Adikusama kepada wartawan, Selasa, 8 Mei.

Dikatakan, pihaknya mengusut kasus dugaan korupsi SPPD fiktif dia dua instansi Pemerintah Kota Ambon, tidak intervensi dari pihak manapun, ini murni mengungkapkan kasus korupsi.

“Kita tidak terkait dnegan politik. Yang kami (polisi) lakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan kami,” tandas dia.

Untuk diketahui, Kepolisian Resor (Polres) Pulau Ambon dan Pp Lease akan menyelidiki dugaan korupsi SPPD fiktif tahun 2011, yang terjadi di Sekretariat Dewan dan Sekretariat Pemerintah Kota Ambon. Disinyalir, nilai kerugian ditaksir sebesar Rp1 miliar lebih.

Untuk menindaklanjuti laporan adanya penyelewengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 7 tahun silam, penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) bergerak. Surat panggilan telah di layangkan kepada Saleh Mahulete, mantan Bendahara Umum Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

“Surat pemanggilan terhadap mantan bendahara sudah kita kirim tadi (kemarin). Direncanakan pekan depan kita minta dia klarifikasi,” kata AKP Teddy yang saat itu menjabat Kasat Reskrim, Kamis, 26 April.

Menurut Teddy, anggaran perjalanan dinas melalui APBD Kota Ambon tahun 2011, itu sebesar Rp6 milyar. Anggaran ini diperuntukan kepada Sekretariat DPRD Kota Ambon sebesar Rp4 miliar dan Sekretariat Pemkot Ambon Rp2 miliar.

Dana tersebut diduga tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Di mana, untuk Sekretariat DPRD Kota Ambon terdapat 114 tiket yang diduga fiktif. Perjalanan palsu itu menyebabkan kerugian sebesar kurang lebih Rp600 juta.

Sementara untuk Sekretariat Pemkot Ambon terdapat 100 tiket fiktif, yang menyebabkan kerugian sebesar kurang lebih Rp742 juta lebih.

“Anggaran yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan laporan pertanggungjawaban. Jadi ada kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan korupsi SPPD ini sekitar Rp1 miliar lebih,” jelasnya.

Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti permulaan yang cukup maka kasus ini akan terus berlangsung hingga ke penyidikan. Dikatakan, data yang diperoleh mereka, itu sementara diteliti. “Jika cukup bukti, kasus ini akan terus dilanjutkan. Makanya kami mulai dengan pemanggilan mantan bendahara umum Kota Ambon,” tandasnya. (AAN)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top