NEWS UPDATE

Pertamina Wayame Resmi Dipolisikan, Terkait Pencemaran Lingkungan

RakyatMaluku.com – LEMBAGA Kalesang Lingkungan Maluku resmi melaporkan PT Pertamina Terminal Ba­han Bakar Minyak (TBBM) Wayame-Kota Ambon ke Kantor Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Maluku, atas dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan akibat tumpahan BBM jenis Avtur di laut dan Sungai Taheng, Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon pada Rabu, 15 Agustus 2018 lalu.

“Ia benar, Senin kemarin, ka­mi dari Lembaga Kalesang Ling­kungan Maluku telah mem­polisikan PT. Pertamina TBBM Wayame. Harapannya, pihak PT. Pertamina dapat bertanggung jawab atas kelalaiannya yang menyebabkan pencemaran ling­kungan di sungai dan laut di sekitar pemukiman warga Kota Ambon,” kata Ketua Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku, Constansius Kolatfeka, saat dikonfirmasi koran ini, Selasa, 28 Agustus 2018.

Menurut Kolatfeka, dampak dari pencemaran lingkungan maupun sosial itu diantaranya merusak sumber daya hayati laut, gangguan terhadap kegiatan di laut termasuk perikanan dan penggunaan laut secara wajar, menurunkan kualitas air laut dan mutu kegunaan serta manfaatnya.

Selain itu, menimbulkan keresahan masyarakat, dalam hal ini gangguan pernapasan akibat bau minyak yang menyengat. Buktinya, sejumlah masyarakat mengaku merasa pusing setelah beberapa jam berada di lokasi tumpahan minyak.

“Minyak yang mengalir ke sungai sampai di laut, tentu akan mengganggu kehidupan ekosistem perairan, seperti ikan, kepiting, dan biota laut lainnya. Pada waktu tertentu, ikan-ikan akan terkontaminasi dengan minyak itu dan mati. Sehingga menurunkan produktivitas nelayan pesisir yang setiap saat menangkap ikan di Teluk Ambon,” ungkapnya.

Dijelaskan, dari hasil investigasi yang dilakukan Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku sejak 18 Agustus 2018, ditemukan empat ekor belut dan beberapa jenis ikan air tawar yang mati di Sungai Taheng Wayame akibat pencemarnya tumpahan BBM jenis Avtur.

“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang meng­klarifikasi bahwa tidak ada pencemaran lingkungan, maka kita akan membuktikan ini secara hukum dan ilmiah,” tegas Kolatfeka.

Selain matinya beberapa biota air tawar itu, masyarakat setempat juga telah merasakn efek buruk daripada tumpahan minyak itu. Dimana masyarakat sekitar telah terserang penyakit kulit berupa gatal-gatal akibat dari masalah yang terjadi beberapa waktu lalu itu. “Kita telah mewawancarai warga dikawasan setempat. Mereka mengaku mengalami gatal-gatal dan menghirup bau tak sedap dikawasan sungai tempat terjadinya tumpahan avtur itu. Kejadian ini ada sejak beberapa hari setelah terjadi tumpahan minyak,” tuturnya.

Pihaknya berharap pihak pertamina harus menjelaskan kepada masyarakat yang sebenarnya karena berdasarkan Peraturan Pemerintah yang menyatakan bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan oleh satu kegiatan atau aktifitas usaha yang berdampak penting pada lingkungan.

“Pertamina harus memberikan sebuah fakta kebenaran informasi yang penting dan akurat yang dapat di pertanggungjawabkan, karena itu merupakan kejahatan lingkungan. Untuk itu, kita telah siap untuk membawa ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Atas pencemaran lingkungan tertentu, perbua­tan PT. Pertamina TBBM Wayame seba­gaimana di­atur dan diancam pidana dalam Pasal 69 Ayat (1) Jo Pasal 87 Ayat (1) Jo Pasal 88 Jo Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 71 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Pasal 9 Jo Pasal 15 Jo Pasal 16 Jo Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Dan Pasal 198 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

“Terkait dengan hal tersebut, maka kami mohon adanya perhatian pihak Polda Maluku untuk segera mengambil tindakan tegas kepada PT Pertamina, serta melakukan penyidikan atas peristiwa tumpahan minyak di TBBM Wayame,” pinta Kolatfeka.

Terpisah, Wakil Ketua Perencanaan dan Pem­bangunan DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Arman Kalean, mendesak petugas Polda Maluku untuk segera menahan Manager PT. Pertamina TBBM Wayame. Hal itu dilakukan agar proses penyelidikan dapat berjalan lancar.

“Apapun yang terjadi, Manager PT. Pertamina TBBM Wayame harus bertanggung jawab atas persoalan pencemaran lingkungan ini, sehingga pihak kepolisan harus menahan manager itu demi kelancaran proses hukum,” desaknya.
Sebagai tokoh pemuda, Ia berjanji akan terus mengawal perkembangan proses hukum yang dilaporkan Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku itu. Sebab, tumpahan BBM jenis Avtur itu telah berakibat merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat.

“KNPI dan Lembaga Kalesang Lingkungan Maluku akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, siapapun yang bertanggung dalam tumpahan BBM ini harus diproses hukum dan di adili untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya,” tegas Arman.

Hal senada juga ditegaskan Ketua Cabang Him­­punan Mahasiswa Islam (HMI) Ambon, Iqbal Sowakil. Menurutnya, dari hasil investigasi yang di­lakukan HMI Cabang Ambon ditemukan unsur pembiaran tumpahan BBM sejak pukul 10.00 – 15.30 Wit oleh PT. Pertamina TBBM Wayame.

“HMI Cabang Ambon bersama beberapa OKP juga akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Sebab, HMI juga telah melakukan investigasi atas peristiwa tersebut,” ungkapnya. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top