NEWS UPDATE

Pesta Joget COVID-19

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Peringatan HUT Provinsi Maluku ke-75 kali ini tak lagi semarak sebagaimana peringatan HUT tahun-tahun sebelumnya. Selain faktor COVID-19, suasana HUT di tahun dengan angka yang cantik “75” ini harus tenggelam oleh kecaman yang lagi viral gara-gara Ketua Harian Tim Gugus COVID-19 Provinsi Maluku Kasrul Selang berjoget tanpa mengikuti protokol kesehatan bersama sejumlah pejabat di acara itu.

Pak Kasrul tidak sendiri. Di acara pesta joget yang berlangsung usai Rapat Paripurna HUT ke-75 Provinsi Maluku di Kantor DPRD Maluku, Rabu, (19/8/20), sebagaimana yang terekam dalam video itu juga melibatkan sejumlah anggota dewan.

Meski Pak Kasrul sudah menjelaskan alasan melantai di acara joget tersebut tapi publik keburu kecewa. Mereka seolah merasa sangsi atas penanganan COVID-19 di tengah masa pandemi ini.

Sampai kemarin kecaman itu masih terus melebar. Selain meminta peserta joget dikarantina yang tidak kalah seru mereka meminta Pak Kasrul mundur dari jabatannya. Bahkan ada upaya membuat petisi mosi tidak percaya untuk menurunkan jabatan Pak Kasrul dari kursi Sekda Maluku segala.

Sudah beberapa hari sejak pesta joget tersiar sejak itu pula protes warga belum meredup. Sampai kemarin kecaman itu masih dijumpai di linimasa netizen.

Protes warga atas sikap pejabat selama penanganan COVID-19 sejak enam bulan terakhir begitu sensitif. Tak heran setiap keputusan yang diambil oleh para pemangku amanah selalu “dipatahkan” oleh warga karena mereka telah apriori.

Memudarnya ketidakpercayaan masyarakat diikuti pola penanganan COVID-19 yang kerab menimbulkan benturan di lapangan antara tim medis dengan keluarga korban membuat mereka tidak lagi peduli.

Insiden pengambilan mayat dari atas mobil jenazah COVID-19 di Jalan Jenderal Sudirman, Ambon, Jumat siang, (26/6/20), dan kasus terbaru pengambilan mayat COVID-19 di RSU Kudamati, Ambon, Rabu, (19/8/20), membuktikan keresahan warga atas standar pelayanan yang tidak akurat.

Sikap tidak populer pejabat pemerintah membuat warga begitu kecewa di tengah memudarnya kepercayaan masyarakat yang telah menganggap COVID-19 sebagai bagian dari konspirasi, bisnis, dan kepentingan politik.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, langkah ataupun keputusan yang diambil selama pandemi menuntut para pemangku kepentingan harus lebih responsif memaknai setiap keputusan.

Dan, bila kemudian protes itu berdatangan kita tentu tak bisa menghindari. Sebab di mata mereka kebijakan pejabat dinilai kontraproduktif di tengah kampanye untuk meredam COVID-19.

Bila kemudian ada sikap apatis atau masa bodoh yang dilakukan oleh masyarakat kita tentu tak bisa mengelak di tengah ketidakpastian iklim usaha dan ekonomi yang dialami masyarakat selama masa pandemi ini.

Di sini para pemangku amanah di daerah ini tentu harus lebih proaktif dengan melakukan langkah-langkah penanganan tanpa melukai rasa keadilan masyarakat akibat tekanan hidup yang memberatkan mereka.

Di tengah ketidakpastian itu kita dituntut harus lebih peka membaca suasana batin masyarakat. Sebab, ini bukan kali pertama sebelumnya masyarakat juga dibuat kecewa menyusul adanya sejumlah anggota dewan Kota Ambon melakukan studi banding di Pulau Jawa.

Mereka merasa ada ketidakadilan. Di satu sisi masyarakat dibatasi untuk bepergian ke luar kota dengan sejumlah syarat yang harus dipatuhi sesuai standar protokol kesehatan berupa surat izin bepergian dilampiri surat keterangan sehat, rapit test, dan swab.

Sebaliknya, di sisi lain pejabat kita bisa dengan mudah melakukan perjalanan ke luar kota atau melantai berjoget tanpa memakai masker dan tidak menjaga jarak.

Protes warga tentu menjadi pelajaran atau catatan bagi pemangku amanah untuk selalu sensitif membaca suasana batin masyarakat itu.

Belajar pada pengalaman gempa bumi Ambon dan sekitarnya pada September 2019 lalu kita tentu harus lebih tanggap. Masih segar di ingatan kala itu sejumlah artis diundang untuk melakukan konser amal mencari dukungan dana untuk membantu korban gempa bumi. Tapi, saat yang sama protes datang dari berbagai kalangan karena langkah tersebut dinilai kurang tepat bersamaan dengan masih berlangsungnya gempa-gempa susulan dan banyak keluarga korban masih berduka.

Mereka protes maksud baik dari konser amal tersebut bukannya menjadi solusi tapi justeru gempa susulan terus berlangsung tiada henti mencapai 2.500 kali gempa. Sebanyak 300 kali yang dirasakan — sebagaimana yang tercatat di alat seismograf — selebihnya merupakan gempa-gempa kecil.

Kita juga tak lupa — masih dalam suasana gempa susulan — saat itu digelar sebuah konser musik saat berlangsung grand opening pembangunan Gedung Pasar Mardika oleh pejabat Pemkot Ambon diikuti joget para pedagang. Suasana tersebut memantik kemarahan dan protes.

Di tengah penanganan virus corona saat ini kita semua tentu harus hadap diri dan lebih tanggap membaca suasana batin masyarakat.

Baik pejabat atau masyarakat harus tetap mematuhi standar protokol kesehatan yakni memakai masker, jaga jarak, dan stay at home.

Jika itu bisa dilakukan dan tidak ada lagi alasan melantai untuk berjoget di masa pandemi ini kita yakin protes tidak akan melebar.

Dan, tak akan ada lagi tekanan atau petisi berupa mosi tidak percaya untuk menurunkan Pak Kasrul Selang dari jabatannya selaku Ketua Harian Tim Gugus COVID-19 Provinsi Maluku dan Sekda Maluku segala.(*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top