NEWS UPDATE

Pindah Ibukota Dan Pengurangan Kemiskinan

MJ Papilaja

Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Maluku terpilih menyatakan bahwa salah satu prog­ram prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah percepatan pe­min­dahan ibukota provinsi ke Masohi (saya tidak sebut ke Makariki, karena secara historis, Bung Karno mencanangkan kota Masohi, pada era Bupati Maluku Tengah, Abdulah Soulisa, adalah embrio ibukota Provinsi Maluku.


Oleh: MJ Papilaja
Mantan Walikota Ambon Dua Periode

BAHWA Kantor Gubernur berlokasi di desa Makariki, tidak ada masalah, atau Makariki menjadi lokasi kantor dinas-dinas sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, dan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Maluku berada di Kota Masohi. Dengan Masohi sebagai ibukota provinsi, akan mendorong Masohi dimekarkan menjadi daerah otonom baru, yaitu Kota Masohi. Orang mempertanyakan apa hubungannya pemindahan ibukota provinsi dengan penurunan kemiskinan, yang merupakan isu utama pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih yang yang selalu disampaikan di semua panggung kampanye sepanjang masa kampanye?.

Pemindahan ibukota provinsi mengandung banyak dimensi, bukan hanya politik dan budaya semata, tetapi juga dimensi lingkungan dan dimensi sosial-ekonomi. Dimensi politik berkaitan dengan kesepakatan politik antara pemerintah provinsi dengan DPRD, dengan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Maluku Te­ngah, pemerintah dan masyarakat Kota Ambon, DPRD masing-masing, serta persetujuan Pemerintah Pusat dan DPR RI.

Dalam tahap politik ini, dengan sudah dila­kukan peletakan batu pertama pemindahan ibu­kota pada tahun 2013 lalu, logika politiknya ialah sudah 60% masalah politik diselesaikan pada saat itu, sehingga gubernur dan wakil gubernur terpilih tinggal menyelesaikan legalitas politiknya berupa Perda maupun undang-undang. Kenapa juga dengan undang-undang?. Karena pemindahan ibukota Provinsi Maluku dari Ambon juga harus merubah undang-undang mengenai Provinsi Maluku dengan ibukota nya adalah Ambon, dengan undang-undang ibukota baru.

Dari segi dimensi lingkungan, pemindahan ibukota dari Ambon ke Masohi, sangat membantu penyelamatan lingkungan alam Kota Ambon. Kita semua tahu, setiap terjadi hujan, pasti akan terjadi banjir dan longsor, dan tidak ada solusi yang permanen. Sebab, daya dukung lahan di Kota Ambon sudah tidak mampu lagi sekarang ini, dan semakin tidak mampu lagi dimasa yang akan datang, akibat pertambahan penduduk yang lahir dan terutama urbanisasi/migrasi.

Pemindahan ibukota ke Masohi adalah solusi permanen untuk menyelamatkan lingkungan dan mengurangi beban daya dukung Kota Ambon. Karena, salah satu pusat pendorong ekonomi masyarakat dialihkan keluar dari Kota Ambon, sehingga beban Kota Ambon berkurang, dan pemerintah Kota Ambon, dapat menata ulang lingkungan di Kota Ambon, dan banjir longsor tahunan dapat diatasi secara bertahap.

Secara sosial-ekonomi, pemindahan ibukota ke Masohi akan menambah uang beredar di Masohi dan sekitarnya, yang berasal dari belanja pegawai dan belanja rutin lainnya, baik dari pemerintah Provinsi Maluku maupun instansi vertikal lainnya (kantor-kantor kementrian dan badan pusat non-kementrian). Bertamabahnya peredaran uang, akan menambah cepatnya perputaran roda ekonomi secara makro. Hal ini akan mendorong munculnya dinamika ekonomi baru, kesempatan berusaha dan kesempatan kerja baru akan bermunculan.

Munculnya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja baru, secara langsung akan menambah pendapatan masyarakat non-PNS, sehingga jumlah orang miskin di Maluku Tengah, paling tidak di kawasan Masohi, Makariki, dan sekitarnya, akan berkurang.

Karena ukuran kemiskinan ialah tingkat pendapatan riel masyarakat. Saat ini, garis kemiskinan di Maluku adalah pengeluaran riel per kapita/orang per bulan sebesar Rp 436.865,- (hasil Susenas tahun 2017). Ini artinya, jika seseorang memiliki pendapatan riel untuk memenuhi kebutuhan pokok nya (makanan dan non-makanan), per bulan di bawah angka ini, maka oarng tersebut dikategorikan sebagai orang miskin. Dan sebaliknya, jika pendapatan rielnya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan diatas angka tersebut, maka tidak miskin.

Pertanyaan kemudian muncul ialah, apakah dengan demikian akan mengurangi kesempatan berusaha dan kesempatan kerja di Kota Ambon sehingga akan menambah jumlah orang miskin di Kota Ambon?. Sama sekali tidak!. Karena indeks kedalaman kemiskinan (poverty gap index/P1) Kota Ambon terendah, yaitu 0,42 atau yang terendah diantara sepuluh kabupaten/kota yang ada di Maluku, yang indeks kedalaman kemiskinannya diatas 2,37.

Indeks ini adalah ukuran mengenai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Penurunan nilai indeks kedalaman kemiskinan mendekati 0 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Jadi, beralihkan belanja pegawai dan belanja rutin pemerintah provinsi dan kantor-kantor kementrian dan lembaga non-kementrian pusat ke Masohi, tidak sampai menambah jumlah orang miskin di Kota Ambon. Dalam jangka pendek, mungkin saja pendapatan riel masyarakat non-PNS sedikit berkurang, namun dalam jangka panjang akan terus meningkat, karena Kota Ambon mempunyai dinamika ekonomi yang berbeda dengan kabupaten/kota lain, karena Kota Ambon tetap menjadi pusat bisnis dan pusat pendidikan dan pusat layanan kesehatan yang lebih baik.

Kita bisa lihat saja pengalaman kota-kota lain di Indonesia, seperti Salatiga hanya sebagai kota pendidikan, Tangerang Selatan sebagai pusat pendidikan dan pusat bisnis baru, dinamika ekonomi nya sangat dinamis. Jadi, khusus untuk masyarakat Kota Ambon, tidak perlu khawatir jika ibukota Provinsi Maluku pindah ke Masohi. Kota Ambon punya dinamika ekonomi sendiri.

Dengan pindahnya ibukota provinsi ke Masohi dan Makariki, dari sudut pandang pengurangan jumlah orang miskin di Maluku, terutama di Maluku Tengah, akan sangat nyata terjadi. Sehingga percepatan pemindahan ibukota Provinsi Maluku dari Ambon ke Masohi dan Makariki, juga akan memacu percepatan pengurangan jumlah orang miskin di Maluku, terutama di Maluku Tengah. (*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top