Uncategorized

Plt WalikotaTual Pecat Ketua Tim Pansel Sekda

RakyatMaluku.com – PELASANA Tugas (Plt) Walikota Tual, Abdul Hamid Rahayaan secara tegas memecat Femmy Sahetapy sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kota Tual. Langkah itu diambil lantaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku itu dianggap tidak bertanggungjawab atas tugas yang diembannya.

Menurut Rahayaan, sejak tim Pansel Sekda Definitif Kota Tual dibentuk empat bulan lalu hingga saat ini tidak ada progres dari kerja mereka untuk menghasilkan Sekda Definitif. Padahal masyarakat menanti dan sangat berharap agar pengelolaan roda pemerintahan Kota Tual dapat berjalan dengan baik.

”Saat tim dibentuk, prosesnya baru sampai pada seleksi administrasi selanjutnya tidak ada. Entah alasan apa tetapi sampai saat ini Ketua Tim Pansel Femmy Sahetapy selalu memberikan alasan yang tidak logis dan tidak rasional untuk memperhambat proses seleksi dimaksud.”Tegas Rahayaan, Senin, 4 Juni.

Dirinya menyayangkan alasan keamanan yang digunakan oleh saudara Femmy Sahetapy sehingga proses seleksi jabatan Sekda Definitif itu terhambat.”Soal keamanan itu bukan urusan dia (Femmy Sahetapy-red). Itu urusan aparat keamanan. Lagian, Kota Tual tidak dalam posisi darurat sipil atau darurat militer. Yang perlu anda ketahui, soal Sekda tidak ada kaitannya dengan urusan politik,”tegas Rahayaan.

Selain SK pemecatan Femmy Sahetapy sebagai Ketua Tim Pansel, Pemda Kota Tual juga melayangkan surat kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Kota Tual.

”Saudara Femmy Sahetapy itu diangkat dan dibiayai oleh Pemda Kota Tual. Nah, harusnya ada persoalan apapun dia berkonsultasi dengan kami bukan mengambil kesimpulan sendiri. Pemberitahuan tunda alasan keamanan dan alasan lainnya yang dilayangkan sangat tidak masuk akal. Terhambatnya proses seleksi Sekda Definitif membuktikan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan sebua proses pembohongan,”tandas Rahayaan.

Rahayaan lantas mengancam akan menempuh jalur hukum jika seluruh biaya yang sudah dikeluarkan oleh Pemda Kota Tual tidak segera dikembalikan.’Ingat konsekuensi dari pembentukan tim Pansel itu adalah pengeluaran biaya atau uang negara. Jadi harus dikembalikan untuk dipertanggungjawabkan. Jika tidak segera kami laporkan ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk mengusutnya,”kunci Rahayaan. (CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top