NASIONAL

Poin-Poin Penting Putusan MK Soal Sengketa Pemilu 2019

Fahri Bachmid

MAHKAMAH  Konstitusi sudah mengetok putusan ikhwal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 pada Kamis27 Juni 2019. MK menolak seluruh gugatan yang dilayangkanoleh tim kuasa hukum Prabowo SubiantoSandiaga Uno.

Terkait Putusan MK itu, Fahri Bachmid, anggota Tim KuasaHukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menandaskan ada beberapa poin yang perlu menjadi pemahaman khalayak luas. Poin-poin itu menjadi landasan memahami Putusan MK dengan semangat menghormati proses dan lembaga hukum dan mengantisipasi upaya-upaya delegitimasi.

Fahri menandaskan bahwa secara konstitusional Putusan MK adalah final and binding yaitu putusan pada tingkat pertama dan terakhir.  Putusan MK untuk PHPU Pilpres 2019 secara konstitusional telah berakhir dan selesai. Putusan mengikat semua pihakergo omnes’.

Putusan ini mempunyai derajat konstitusional dan politik yang sangat tinggi, sehingga segala perselisihan ini harus diahiri saat ini juga, kata Fahri, di Jakarta, Rabu 3 Juli 2019.

Dia menjelaskan ada azas hukum yang disebutLitis Finiri Oportetyakni setiap perkara harus ada akhirnya. “Saatnya secara bersinergi membangun bangsa dan negara ke arah yang lebih konstruktif dan baik,” kata ahli dan praktisi Hukum Tata Negara itu.

Dia menambahkan, pihaknya juga meluruskan pandangan yang dikemukakan oleh Bambang Widjoyanto (BW), kuasa hukum pemohon, yang menilai  hakim tidak melakukan ‘Judicial Activism’. Argumen bahwa hakim MK harus melakukan sesuatu dalam konteks pembuktian dalam perkara PHPU Pilpres 2019itu berpotensi merusak sistem hukum, khususnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta berbagai kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang MK.

Argumentasi BW bahwa hakim harus melakukan ‘judicial activism’ ini  melanggar azas imparsialitas lembaga peradilan dan menjadi tidak relevan berdasar kaidah-kaidah hukum Pemilu yang berlaku saat ini,” jelasnya.

Fahri menjelaskan, bahwa berdasarkan desain konstitusional tentang Pemilu beserta lembaga peradilan yang diberikan mandat khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu telah diatur sedemikian rupa serta dengan batas batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusimaupun Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sementara itu, Presiden Jokowi juga menitipkan pesan kepada tim hukum yang yang diketuai Yusril Ihza Mahendra, dalam pertemuan di Istana Bogor pada Senin 1 Juli 2019.

Selain mengapresiasi kinerja tim hukum, Presiden juga minta tim hukum untuk membantu mensosialisasikan secara baik kepada masyarakat luas. Agar semua hal yang terkait dengan proses perkara sengketa dalam Pilpres 2019 di MK dapat diterima secara obyektif dan baik.

“Dan pada sisi yang lain tidak ada lagi pembelahan serta friksi di tengah masyarakat yang diciptakan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Fahri mengutip pesan presiden. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top