HUKRIM

Polda Maluku Diminta Transparan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Kasus tukar guling lahan Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Maluku dan tanah milik Yayasan Poitech Hok Tong tahun 2017, harus dibuka ke publik. Apa yang menjadi temuan penyidik selama penyelidikan, harus diumumkan ke publik. Setidaknya hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif YLBHI Maluku, Hendrik Lusikoy, kepada Rakyat Maluku, Selasa, 15 September 2020.


“Terkait dengan kasus tukar guling ini yang diharapkan adalah Polda transparan untuk membuka. Artinya kalau sudah melakukan penyelidikan maka harus membuka ke publik bahwa apa yang sudah ditemukan oleh Polda Maluku,” jelasnya.

Praktisi hukum ini mengatakan, jika belum ada bukti, maka disampaikan bahwa buktinya belum cukup. Kalau bukti sudah cukup, tiba-tiba perkara ini dia terhenti, atut dipertanyakan. “Apalagi kasus sudah dimulai dari bulan Maret 2020. Masa dari bulan Maret sampai bulan September ini belum ada peningkatan dalam kasus itu,” jelasnya.

Dengan membuka kasus ini ke publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian semakin tinggi. Jika, tidak, maka kepercayaan yang selama ini sudah terbangun akan pupus. “Oleh karena itu masyarakat meminta kepada Polda untuk transparan,” tambahnya.

Disinggung soal gelar perkara yang sampai saat ini belum dilakukan padahal orang-orang yang terlibat dalam kasus ini telah dimintai keterangan, pria yang berprofesi sebagai pengacara ini mengatakan itu kewenangan polisi, tapi harusnya kasus ini diumumkan. “Soal gelar perkara itu kewenangan mereka, soal menentukan tersangka itu kewenangan mereka. Tapi kalau sudah ada penyelidkan seharusnya memang penyidik melakukan gelar perkara untuk status perkara itu dia naik atau dihentikan,” ucapnya.

Untuk itu, kata dia, pentingnya Polda terbuka kepada publik atas status kasus tukar guling lahan itu. “Selaku anggota masyarakat sangat mengharapkan keterbukaan dari pihak kepolisian,” kuncinya. (AAN)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top