NEWS UPDATE

Positif Covid, tak Gugurkan Pencalonan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON,- Calon kepala daerah (Calkada) yang bertarung di empat kabupaten pada pemilihan kepala daerah lanjutan 9 Desember 2020 mendatang tak perlu khawatir bila terserang Corona Virus Desease (Covid-19). Sebab, hal itu tidak menggugurkan kepesertaannya dalam pesta demokrasi itu.


Setidaknya hal itu disimpulkan dalam rapat koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Maluku, Himpunan Psikolog Indonesia (Himpsi), Badan Nasional Narkotika (BNN) dan juga pihak RSUD Haulussy Ambon

Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rifan Kubangun kepada Rakyat Maluku mengatakan, rapat koordinasi itu dilakukan untuk mendengarkan kesiapan dan tahapan pemeriksaan bakal pasangan calon kepala daerah (Calkada) sebagai proses verifikasi syarat pencalonan.

Menurut Rifan, ada banyak hal yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, menyangkut dengan pedoman teknis standar kemampuan jasmani dan rohani, serta standar pemeriksaannya dan juga bebas penggunaan narkotika dalam Pilkada mendatang.

Karena saat ini berada di masa pandemi Corona, ditambahkan Rifan, sehingga pelaksanaannya juga sedikit berbeda dengan momentum normal sebelumnya. “Jadi akan diadakan pemeriksaan PCR atau Swab test. Kalau misalkan ada bakal calon yang terkonfirmasi positif, akan dikarantinakan. Prinsip karantina tersebut, aktivitas pemeriksaan tetap dilakukan, sehingga calon tidak digugurkan,” ujar Rifan.

Selain itu, hal-hal teknis lain juga telah disampaikan terkait dengan jadwal pemeriksaan kesehatan, yang mana harus disesuaikan dengan jadwal perhubungan dari masing-masing daerah.

KPU juga mempunyai standar petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap bakal calon kepala daerah. Sehingga KPU menjalankan tahapan sebagaimana dipersyaratkan.

Sementara otoritas pemeriksaan, ada pada lembaga profesi seperti IDI, Himpsi, BNN dan juga pihak rumah sakit. Mereka, kata Rifan, memiliki standar prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan.

“Itu menjadi suatu kerahasiaan dari lembaga profesi itu, dan KPU telah memberikan juknis terkait dengan pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencalonan. Selanjutnya KPU menerima hasil pemeriksaan yang telah diplenokan oleh lembaga profesi,” jelasnya.

Ia memastikan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh lembaga profesi terhadap para pasangan bakal calon kepala daerah tidak bisa diintervensi atau diganggu gugat oleh pihak manapun, termasuk KPU sendiri.

“Apa yang dilaksanakan itu murni, dan bebas dari intervensi pihak. KPU sendiri juga tidak bisa mengintervensi itu, karena yang dilakukan itu sesuai dengan tugas serta sumpah janji mereka terhadap profesi yang diemban, kita percayakan sepenuhnya,” tandasnya. (SAH)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top