OPINI

Post-Truth Dan Pilpres 2019

Abubakar Soulissa

Dunia ‘persilatan’ politik tanah air sedang mengalami ujian berat. Gonjang-ganjing menjelang pilpres seakan tak ada habisnya. Saling tuding antar kandidat menjadi headline diberbagai media mainstream maupun media sosial. 

Oleh : Abubakar Solissa, Direktur Executive Partner Politik Indonesia

Seperti tak ada jeda untuk para kandidat ini berdamai, apalagi berdiskusi sambil meneguk secangkir kopi dan bercerita tentang masa depan bangsa yang kaya ini. Yang terjadi justru sebaliknya, keduanya seperti dua kutub ekstrim yang saling menjauh dan sulit untuk dipertemukan. 

Masing-masing kubu memperlihatkan kekuatan politiknya (political of power). Tidak ada kata kalah, semuanya punya ambisi untuk harus menang, apapun caranya. Sikap optimisme yang tak mau berkompromi dengan kekalahan ini ternyata menjalar kepada tim sukses dan para supporter dari masing-masing paslon. 

Perdebatan soal siapa yang paling benar dan pantas memimpin republik ini membuat publik terbelah. Kondisi ini kemudian mempengaruhi pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam menyikapi segala perbedaan diruang publik dengan cara-cara yang tidak wajar (irrational politics). 

Post-Truth Politics

Oxford dictionary telah menganugrahi kata post-ruth sebagai “Dictionary Word of The Year 2016”. Hal ini terjadi karena peningkatan 2000% penggunaan kata tersebut pada tahun 2016. Ada dua momentum besar yang telah mengakibatkan terminolgi Post-truth begitu dikenal luas oleh masyarakat dunia. Pertama, keluarnya Britania Raya atau yang lebih populer dengan sebutan Brexit dari Uni Eropa melalui hasil refrendum pada bulan juni 2016. Dan kedua, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat pada bulan November 2016 dengan mengalahkan Hillary Clinton yang diusung oleh Partai Demokrat. 

Dua peristiwa ini menjadi fenomena baru dalam dunia politik. Pasalnya, fakta dan kebenaran tidak lagi relevan dengan opini publik yang berkembang. Preferensi politik seseorang sangat bergantung pada suasana kebatinan yang mencerminkan emosi atau perasaan suka terhadap sesuatu hal tanpa mempertimbangkan fakta kebenaran. 

Kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya fake news dan hoax dimana-mana. Tidak ada lagi ruang filterisasi yang mampu memproteksi seseorang dari informasi yang tak mendasar. Ketika informasi yang didapatkan itu dirasa mengakomodir kepentingan politiknya maka dengan cepat berita itu dibagikan kepada yang lain. 

Fenomena yang terjadi di Amerika dan Inggris telah menjalar kemana-mana, termasuk di Indonesia. Gejalanya hampir sama. Ketatnya peta pilpres berdampak sengit terhadap arus dukungan publik dari masing-masing kubu. Bahkan gontok-gontokan tidak hanya terjadi pada level elit melainkan juga masyarakat awam yang tidak terlalu paham akan dunia politik. 

Masing-masing pihak ingin menunjukan bahwa merekalah yang terbaik. Sehingga yang terpublis di media hanyalah gimmick yang tak ada hubungannya dengan pilpres. Padahal yang mesti didorong adalah percakapan yang bermutu. Diskursus soal kepentingan bangsa yang harusnya rutin dilakukan. 

Idealnya pilpres itu adalah festival gagasan. Konsolidasi pemikiran harus diberikan porsi lebih oleh semua pihak yang merasa memiliki kepentingan untuk merebut hati rakyat. Karena dengan cara ini, kemenangan yang akan mereka raih juga adalah kemengan yang berkualitas. 

Mengamati situasi ini menurut saya publik harus berani melakukan intrupsi kepada para kandidat dan politisi dengan cara-cara yang ekstrim sehingga bahaya virus post-truth bisa dihadang. Kalau para politisi dan kedua paslon tidak mampu menghadirkan kompetisi yang sejuk dan bergagasan maka rakyat akan memboikot pemilu sebagai bentuk protes agar konsolidasi demokrasi kita tetap on the track.

Sikap publik ini adalah bentuk ikhtiar agar apa yang terjadi di Amerika dengan terpilihnya Donald Trump dan Jair Bosonari di Brazil tidak menjadi resultan di pilpres bulan april besok.  (***)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top