I Like MONDAY

Prof Din dan Radikalisme

AHMAD IBRAHIM | Komisaris Utama Hr. Rakyat Maluku

Sejak beberapa tahun terakhir tudingan terkait radikalisme dan sikap intoleransi terhadap umat Islam masih saja mengemuka.

Terkini, tudingan itu kembali “ditembakkan” ke Prof Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu oleh Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR-ITB) dilaporkan kepada Prof Din berkaitan dengan pelanggaran administrasi selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) dan radikalisme.


 

Radikalisme kini seolah menjadi “alat” pemukul yang dipakai oleh lawan-lawan politik untuk menyerang siapa saja yang dianggap berlawanan. Tudingan radikal terhadap Din Syamsuddin membuktikan sentimen terhadap kelompok-kelompok terutama Islam yang selama ini dinilai kritis terhadap rezim penguasa menjadi bukti.

Beragam tudingan negatif terhadap umat Islam yang mengidentikkan dengan radikal, intoleran, terorisme, anti-kebhinekaan dll seolah menjadi santapan tanpa henti.

Penahanan yang diikuti persekusi dengan jalan menganiaya dan menikam para ulama di tangan orang gila selama beberapa tahun terakhir — dibarengi oleh ketidakadilan hukum yang dirasakan oleh sebagian masyarakat membuat sentimen itu kian melebar.

Tudingan radikal terhadap Prof Din Syamsuddin tersebut tentu membuat banyak orang bertanya-tanya. Pasalnya, tokoh sekaliber beliau yang selama ini selalu mengedepankan Islam moderat pun tiba-tiba oleh GAR-ITB dicap sebagai radikal.

Prof Din Syamsuddin selama ini menjadi sorotan tajam setelah dia bersama mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada Agustus 2020 lalu di Jakarta mendeklarasikan kelompok oposisi bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Selain Prof Din Syamsuddin, Jenderal Gatot, dan Rochmat Wajab sebagai presidium, juga terdapat beberapa tokoh kritis yang oleh orang-orang luar mereka ini dikenal sebagai oposisi pemerintahan seperti Rocky Gerung dan Said Didu.

Belakangan oleh GAR-ITB pekan lalu mempertanyakan status Prof Din Syamsuddin sebagai ASN karena dianggap menyalahi aturan karena itu mereka membuat laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Alih-alih radikal tudingan terhadap Prof Din Syamsuddin tersebut dinilai berlebihan dan tidak pas ditembakkan kepada seorang yang selama ini telah menjadi tokoh dunia yang selalu mengampayekan umat Islam sebagai “ummatan wasatan” (umat penengah) itu.

Penilaian miring terhadap mantan Ketua MUI Pusat itu tentu sangatlah tak beralasan. Jika kita mengikuti jalan pikiran Prof Din Syamsuddin boleh jadi tudingan GAR-ITB ini dinilai tidak pas.

Pandangannya tentang “ummatan wasatan” di tengah heterogenitas dan kemajemukan bangsa Indonesia selama ini membuktikan tudingan itu sebagai bagian dari upaya untuk mempetakonflikkan kelompok-kelompok masyarakat yang sejak beberapa tahun terakhir di bawah rezim Joko Widodo terjadi di tengah carut-marut iklim politik dan ketidakadilan hukum yang melanda masyarakat. Pun perksekusi terhadap ulama di tangan orang gila, radikalisme, intoleran, dan anti-kebhinekaan hingga terorisme, menjadi sasaran tembak.

Karena itu tidaklah tepat memposisikan Prof Din Syamsuddin sebagai seorang radikal, intoleran, dan anti-kebhinekaan. Pandangannya tentang prinsip-prinsip egalitarisme berbangsa dalam konteks “ummatan wasatan” bisa disimak saat dia menyampaikan khotbah Jumat, (23/2/17), di Masjid Raya Al-Fatah, Ambon, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo dalam rangka menghadiri Tanwir Muhammadiyah.

Pernyataannya tentang pentingnya menjaga kesetaraan di tengah kemajemukan dan sikap toleransi umat Islam Indonesia sangatlah egaliter.

Menurutnya, keanekeragaman suku bangsa, bahasa, dan agama yang tumbuh di Indonesia haruslah kita syukuri. Sebab perbedaan tersebut sudah menjadi kehendak Tuhan. Perbedaan ini sudah menjadi takdir, dan tidak satu pun manusia yang bisa menentang takdir Tuhan.

Tugas kita sebagai manusia, kata Prof Din Syamsuddin, adalah bagaimana memelihara agar takdir itu bisa menjadi kekuatan dalam membangun bangsa ini.

Menurut Prof Din Syamsuddin, umat Islam sebagai umat mayoritas di Indonesia harus menjadi “ummatan wasatan” yakni umat penengah yang baik di tengah keanekaragaman itu.

“Karena itu salah jika kemudian ada anggapan yang mengatakan umat Islam sebagai kelompok yang intoleran, justeru dengan sikap toleransi umat Islam itulah Indonesia bisa berdiri kokoh hingga saat ini,” kata Prof Din Syamsuddin.

Di tengah ketidak adilan hukum dan carut-marut iklim politik, dan merebaknya korupsi, negara seharusnya hadir menangani persoalan bangsa ini dengan tetap mengedepankan asas-asas keadilan sesuai hukum.

“Jika itu tidak dilakukan dan ditangani dengan baik bukan tidak mungkin akan merusak equilibrium nasionalisme bangsa kita,” kata Prof Din Syamsuddin.

Sudah saatnya kita hentikan segala bentuk tudingan terkait radikalisme, intoleransi, dan anti-kebhinekaan dari upaya untuk mempetakonflikkan sesama anak bangsa yang diikuti oleh budaya saling lapor yang belakangan ini mengemuka.

Selain dapat merusak iklim demokrasi, kondisi ini bisa membahayakan dan membungkam kebebasan dan bisa membuat orang malas berpendapat. Padahal, kontrol pada hakikatnya untuk memperbaiki keadaan jika berpendapat saja sudah dibungkam oleh budaya saling lapor bisa membuat demokrasi kita jalan di tempat.

Dan, jika langkah ini tidak dihentikan atas tudingan radikal terhadap Prof Din Syamsuddin — kedepan motif yang sama bisa diarahkan pula kepada siapa saja yang dinilai berseberangan. Siapa lagi kalau bukan kelompok Islam yang selama ini diidentikkan dengan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan anti-kebhinekaan itu.(*)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top