Uncategorized

Proses Kasus Pemotongan Dana ADD Terus Bergulir

– 58 Dari 92 Kades di SBB Sudah Diperiksa Satreskrim Polres SBB

RakyatMaluku.com – TIM penyelidik Satuan Kriminal Kusus (Satreskrim) Polres Seram Bagian Barat (SBB) intens melakukan penyelidikan dugaan pemotongan dana ADD 1,5 persen tahun 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) di bawah kepemimpinan Moh Yasin Payapo. Hingga berita ini diturunkan, dari total 92 desa yang tersebar di SBB, sebanyak 58 kepala desa telah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Satreskrim Polres SBB.

“Usai Bupati, kini giliran 58 kades/raja sudah dimintai keterangan,’’ ungkap Wakapolres SBB, Kompol, Bachri Hehanussa kepada wartawan.

Menurutnya, permintaan keterangan terhadap para Kades dan sejumlah saksi-saksi sebelumnya itu, bertujuan untuk kepentingan penyelidik dalam melakukan serangkain penyelidikan guna membuat kasus ini terang benerang dari sisi dugaan perbuatan pidananya.

“Keterangan-keterangan mereka akan kita evalusi, dan akan disana akan kita lihat ada atau tidak bukti dugaan perbuatan pidananya. Semenatara masih dalam tahap penyeldikan,” jelas Bachri.Dikatakan, dalam pemeriksaan itu, sebagian pertanyaan diakui oleh beberapa Kades terkait dengan adanya pemotongan dana ADD dengan nilai variasi, dan juga sebagian yang tidak mengetahui adanya pemotongan ADD.

“Ada yang mengaku, ada juga yang tidak. Tinggal bagimana kita simpulkan dalam berkas perkara untuk dilakukan ekspose nanti. Ekspose dalam waktu dekat lah,” kata dia.

Menyinggung soal adanya pemotongan ADD 1,5 persen itu diduga diperuntukan untuk mensukseskan Pesparawi tingkat provinsi Maluku di Kabupaten SBB di Oktober 2017 lalu, mantan Kabag Ops Polres PP Ambon dan Lease ini enggan berkomentar banyak. Namun, dia memastikan tidak ada konpromi dengan status hukum kasus tersebut.

“Intinya masih penyeldikan, soal materi itu rahasia. Nanti kita sampaikan perkembanganya, dan perlu diketahui tidak ada konpromi dengan kasus tersebut, kita tetap bersikap profesional dalam melaksanakan penegakan hukum,” tandas Bachri.

Untuk diketahui, kasus ini masih dalam penyelidikan. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan, termasuk anak buah Bupati Yasin Payapo, Kepala Seksi Dinas Keuangan Jemi Musila.

SK Bupati Yasin Payapo Nomor Kep/412. 2-437/Tahun 2017, tentang Penetapan Rincian ADD dijadikan acuan untuk memangkas alokasi dana desa sebesar Rp 1,5 persen. Pemotongan itu terungkap dalam rapat koordinasi antara DPRD Kabupaten SBB dengan Kabid Pemberdayaan Desa Kabupaten SBB beberapa waktu lalu. (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top