HUKRIM

Prostitusi Online, Harus Lakukan Pencegahan

Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI, Olivia Ch. Salampessy/Latuconsina menegaskan, untuk meminimalisir maraknya prostitusi offline maupun online terhadap anak dibawah umur, seharusnya pihak pemerintah daerah, penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua, bisa lebih fokus terhadap proses pencegahan.


Sebab, proses pencegahan dengan cara memberikan edukasi atau sosialisasi tentang pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi terhadap anak, baik di rumah maupun di sekolah, dapat memberikan pemahaman yang lebih optimal kepada anak, agar lebih berhati-hati dalam menjaga tubuhnya, sehingga tidak mudah disentuh oleh siapapun.

“Sebenarnya peran kita semua adalah bagaimana fokus terhadap proses pencegahan, bukan pada penindakan. Sebab pencegahan dapat meminimalisir kasusnya. Sedangkan penindakan menunjukkan bahwa kita semua telah gagal dalam mengawasi dan membimbing anak,” tegas Olivia, saat dikonfirmasi koran ini, via selulernya, kemarin.

Ia menjelaskan, dalam kasus prostitusi offline maupun online terhadap anak dibawah umur, para pelaku dapat dijerat dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Dalam UU Perlindungan Anak maupun UU TPPO sudah jelas bahwa segala eksploitasi terhadap anak, baik secara ekonomi maupun seksual, sangat dilarang dan dikenakan hukuman karena bagian dari tindak kejahatan. Bedanya, dalam UU TPPO ada unsur bagaimana sampai perdagangan orang itu terjadi, ada proses dan tujuannya,” jelas Olivia.

Namun dalam kasus prostitusi offline maupun online ini, lanjut Olivia, yang perlu ditekankan adalah apakah korban telah mendapat perlindungan pendampingan hukum atau tidak. Sebab, yang selalu menjadi sorotan media adalah korban perempuan maupun anak perempuan itu sendiri. Sedangkan pelaku (pria hidung belang) tidak pernah diusut tuntas, bahkan identitasnya tidak dipublikasikan.

“Dalam kasus ini perempuan atau anak perempuan selalu dalam posisi yang disalahkan. Tidak pernah menyalahkan pelaku yang merupakan lawan jenisnya. Kalau seperti ini, artinya tidak ada keadilan hukum. Sekarang saya tantang, berani tidak daftar list pengguna itu diungkap siapa saja orangnya,” cetus mantan Walikota Ambon itu.

Dikatakan Olivia, maraknya prostitusi online bukan karena berdampak pada tutupnya prostitusi offline, apalagi karena pandemi Covid-19 saat ini. Sebab prostitusi telah ada sejak jaman dulu. Dimana, korban perempuan dan anak perempuan rata-rata dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya, gaya hidup, lingkungan, dan minimnya edukasi dan bimbingan orang tua di rumah.

“Kalau saya pelajari, hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup sehingga mengambil langkah yang keliru. Lingkungan juga berpotensi membentuk anak untuk berperilaku seperti itu. Apalagi jika si anak itu kurang mendapat edukasi, bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya di rumah,” bebernya.

“Kemudian harus memberikan pemahaman kepada anak tentang bagaimana menggunakan internet, sehingga si anak ini tidak salah saat menggunakan internet dalam bermedia sosial. Ini yang dimaksud literasi digital perlu dipahami oleh anak-anak kita saat ini,” tambah Olivia.

Kurangnya edukasi oleh orang tua di rumah maupun guru di sekolah tentang bahaya seks bebas, kata Olivia, juga dapat mengakibatkan anak perempuan tersebut tidak akan pernah menyadari akibat dari perbuatannya. Seperti, kehamilan dan aborsi yang tidak diinginkan, serta terserang penyakit HIV AIDS yang harus dialami.

“Mungkin dia berpikir bahwa melakukan hal itu (seksual) tidak bermasalah. Tetapi dia tidak berpikir dampaknya. Padahal jika pengetahuan ini ada sejak dini mungkin dia akan lebih berhati-hati untuk menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan tersebut,” tuturnya. (RIO)


======================
--------------------

Berita Populer

To Top