NEWS UPDATE

Rahayaan Minta KPU Diskualifikasi Calon Petahana

Hamid Rahayaan - Wakil Walikota Kota Tual

RakyatMaluku.com – WAKIL Walikota (Wawali) Kota Tual, Hamid Rahayaan mendesak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tual untuk segera mendiskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tual, nomor urut 2 Adam Rahayaan-Usman Tamnge dalam Pilkada Kota Tual.

Desakan itu bukan tanpa alasan. Sebab, calon Walikota Tual yang adalah petahana tersebut dinilai telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 5 terkait dengan roling atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum sampai akhir masa jabatan yang dilakukannya serta melanggaran aturan PKPU Nomor 3 Tahun 2017.

“Bunyi dari UU Nomor 10 Tahun 2016 itu yakni, Gubernur, Wakil Gu­bernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan roling atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum sampai akhir masa jabatannya. Tetapi fakta yang terjadi, sehari setelah Pilkada berlangsung tepat pada tanggal 28 Juni, Calon Walikota Tual Adam Rahayaan melakukan roling dan pergantian sekian banyak Plt dan pejabat kepala-kepala desa. Tindakan yang dilakukan Adam Rahayaan sebagai calon incumbent ini adalah bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Konsekuensi dari tindakan itu yang bersangkutan harus digugurkan atau digugurkan sebagai pasangan calon seperti yang telah ditegaskan pada ayat 5 pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016,” ujar Hamid Rahayaan kepada pers di Ambon, Minggu, 8 Juli 2018.

Atas tindakan yang dilakukan Adam Raha­yaan selaku Walikota Tual, Hamid Rahayaan yang bekewenangan dibidang pengawasan pengelolaan pemerintahan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPUD Kota Tual agar pasangan nomor urut 2 didiskualifikasi dari daftar calon.

“Surat rekomendasi sudah saya kirim ke KPUD Kota Tual dan mereka telah menjawabnya. Intinya mereka lagi berkoordinasi secara berjenjang baik ke KPU Provinsi Maluku maupun KPU Pusat perihal persoalan ini,” ungkap Rahayaan.

Rahayaan meminta agar KPU sebagai lem­baga independen yang dipercayakan negara untuk menangani Pilkada agar tetap menjaga integritasnya dan bekerja secara profesional sesuai ketentuan hukum.

“Bagi saya apapun konsultasinya, tetapi ber­dasarkan alat bukti tindakan yang dilakukan Adam Rahayaan sudah terbukti. Olehnya, tidak ada kata lain, KPU harus segera menggugurkannya dari daftar calon,”pinta Rahayaan.

Selain mengirim surat rekomendasi kepada KPUD Kota Tual, koordinasi juga sudah dilakukan bersama beberapa komisioner KPU Provinsi Maluku dan segera dibahas dalam waktu dekat.”Saya ajak publik untuk sama -sama mengawasi sebab kebijakan itu telah melanggar undang-undang dan siapapun harus taat dan tunduk terhadap hukum,”tegas Rahayaan.

Dia mengaku persoalan inprosedural mutasi dan roling jabatan yang dilakukan Adam Rahayaan selaku calon petahana juga sudah resmi dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Sebab, apapun bentuknya mutasi atau roling jabatan yang dilakukan harus di ketahui Mendagri.
Menurut Undang-undang kata Hamid Rahayaan, penempatan jabatan tertentu boleh dilakukan jika terdapat kekokosongan. Namun jika jabatan tersebut sudah ada pejabatnya tidak boleh dilakukan.

“Nah, ini yang termaktub dalam pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Bagi saya kebijakan yang ditempuh oleh Adam Rahayaan selaku Calon incumbent merupakan bentuk kerja mapia di dalam birokrasi,” tutur Hamid Rahayaan.

“Saya himbau kepada KPUD Provinsi Maluku agar segera memberikan arahan kepada KPUD Kota Tual untuk mengambil sikap sesuai dengan perintah undang undang nomor 10 Tahun 2016 PASAL 71 Ayat 2 AN 5. Tidak ada alasan untuk bersangkutan tidak digugurkan karena berdasarkan alat bukti dan fakta fakta yang ada dalam rangka menegakan peraturan perundang undangan,”tambahnya.

Untuk diketahui, puluhan pejabat di peme­rintahan Kota Tual menjadi korban kebijakan inprosedural Walikota Tual, Adam Rahayaan.Mereka diantaranya, Kepada Badan Keuangan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dispora, Komandan Satpol PP, Kepala Pasar, Plt Sekda, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Badan Kepegawaian, sejumlah kepala-kepala bidang termasuk 10 pejabat kepala desa dan 1 Sekretaris Pejabat kepala Desa. (CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top