NEWS UPDATE

Ramly Buka ‘Borok’ Amus

Ramly Umasugi - Amustafa Besan

– Amus Merasa Dituduh Mengadukan Soal Pemkab Buru Ke Tipikor Polda Maluku


RakyatMaluku.com – PERSELISIHAN
terbuka Bupati Kabupaten Buru, Ramly Umasugi dan Wakilnya Amustofa Besan kian memanas. Di hadapan para wakil rakyat DPRD Kabupaten Buru, Ramly secara blak-blakan membuka ‘borok’ Amus Besan yang dianggap telah membuat gaduh roda pemerintahan di daerah penghasil minyak kayu putih itu.

Pada rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRD Buru , Iksan Tinggapy, Selasa 31 Juli 2018, kemarin, Ramly membeberkan apa yang terjadi pasca dirinya dan Amus Besan dilantik setahun yang lalu. Dimana, kata Ramly, yang sangat arogan dan tidak beretika adalah wakilnya. Karena wakilnya terlanjur men­yampaikan tantangan terbuka. Ramly lalu membuka satu per satu tindakan Amus yang telah melenceng dari tugas dan kewenangannya selaku pembantu bupati.

“Dari awal, ada banyak tindakan Amos terhadap ASN sangat politis. Bahkan upaya melengs­erkan Sekda Ahmad Assagaff karena khawatir akan berpartner dengan ketua dewan di Pilkada 2024 nanti,” beber Ramly.

Ramly mengaku sempat mengelus dada, karena wakilnya itu tidak mendukung program pengangkatan Guru Garis Depan (GGD). Padahal ia sudah meneken MoU dengan pempus melalui Kemendiknas.

“Fatalnya lagi sikap tidak suka itu dipertontonkan wakil bupati dengan arogansi, sampai mengancam dan mengintimidasi para GGD saat mengikuti kegiatan prajabatan,” tandas Ramly.

Dalam rapat dengar pendapat itu, Ramly dan tiga pimpinan dewan membahas pula dengan se­rius proyek vital pemerintah pusat di daerah itu, Bendungan Waeapo yang nyaris terganggu, ka­rena ulah wakil bupati. Padahal Ramly sempat mem­percayakan wakilnya turut serta mengamankan kelancaran proyek vital ini.

Yang lebih memiriskan hati lagi, lanjut Ramly, dia (Amus Besan) menyampaikan ke para kepala soa, tokoh adat dan kades, kalau dia (Amus Besan) akan menjadi bupati di tahun kedua.

Namun demikian, melalui serangkaian tanya ja­wab yang panjang dengan wakil rakyat, Ramly me­nun­­jukan sikap kebesarannya mau membuka pintu maaf bagi wakilnya.

Ia tidak berkeberatan bila DPRD Kabupaten Bu­ru campur tangan mendamaikan dirinya dengan wakilnya. Tapi Ramly mengaku heran dengan per­min­taan dari Amos Besan yang menginginkan di­buat kese­pakatan damai secara tertulis di hadapan notaris.

“Saya terbuka silahkan saja.Tetapi tidak ada embel embelnya. Memangnya saya buat apa? SKPD pun semua melaksanakan tugas,”tandas Ramly.

Pada kesempatan tersebut, Jafar Nurlatu wakil dari Partai Demokrat meminta rekan-rekannya di DPRD agar mengambil langkah dan tindakan yang konkrit sesuai hukum tatanegara dalam menyikapi kekisruhan ini.

“Setelah mempelajari masalah ini dengan cermat, dan juga membaca aduan wakil bupati melalui pengacaranya ke Mendagri. Dalam salah satu point isi surat itu, isinya sangat provokatif. Yakni masyarakat adat kurang lebih 21 ribu orang sudah mengetahui kebijakan saudara bupati terhadap wakilnya. Ini provokasi,” tegas Nurlatu.

Menurut Nurlatu, provokasi dari kubu wakil bu­pati ini juga disampaikan lewat media sosial.

“Ada di facebook ada provokasi yang bilang akan kasih turun orang Waelua dan Waetemon. Beta mau bilang, beta punya orang dong tar sekolah. Tapi dong tau hati, dong tau dosa. Dong juga tau hukum,” ungkap Nurlatu. Nurlatu mengingatkan Amos Besan agar jangan gegabah. Jangan menyeret masyarakat, khususnya warga adat pada konflik kepentingan.

“Kalau itu wilayah pemerintahan, kamong dua baku atur saja. Jang campur dengan katong.Jangan diseret masyarakat yang tidak tahu menahu soal ini.Dasar hukum ketatanegaraan kita, siapa yang melanggar, harus diambil tindakan,” tandas Jafar Nurlatu.

MERASA DITUDING
Sementara itu, sebelumnya, Wakil Bupati Buru Amustafa Besan, pada Senin 30 Juli 2018, juga mengungkap penyebab pertikaian dirinya dengan Bupati Buru Ramly Umasugi.

Menurut Amus semua berawal dari adanya tuduhan kalau dirinya yang mengadukan masalah yang terjadi di Pemkab Buru kepada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Maluku.

Paska isu tersebut beredar, Amus mengaku merasa terasing di Kantor Pemkab Buru. Bahkan saat berada di ruang kerja wakil bupati dirinya juga merasa terasing karena tidak ada satu PNS, bahkan pimpinan SKPD yang datang ke ruang kerjanya.

Bukan itu saja, parkiran mobil dinas Wakil Bupati Buru D2 , dilarang parkir di tempat biasa, yakni de­pan pintu masuk kantor bupati. Terungkap, la­rangan dari Satpol PP itu konon atas perintah Kabag Umum, Saiful Jainahu. Kendati demikian dihadapan anggota DPRD Kabupaten Buru, Amus menyampaikan akan menyudahi konflik dan kekis­ruhan antara dirinya dan Bupati Buru Ramly Umasugi.

“Beta berjiwa besar menyelesaikan masalah ini. Mari katong selesaikan secara baik-baik.Apa yang disampaikan pimpinan dewan, teman-teman dewan, beta menerima dengan baik,” tandas Amus. (RM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top