Uncategorized

RDPU Komisi VII DPR-RI, Barens Keluhkan Listrik Di Aru

Mercy Barens

RakyatMaluku.com – PROGRAM Kerja Sama Operasi (KSO) dibidang kelistrikan yang terjadi di Maluku menjadi sorotan anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Anggota Komisi VII asal Fraksi PDIP Mercy Barens dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VII bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan program KSO di Maluku terkhusus di Kabupaten Aru tidak berjalan baik.

Sampai sekarang warga belum menikmati listrik sebagaimana yang dijanjikan.

“ Sesuai dengan kunjungan lapangan di Dapil, ada beberapa temuan soal listrik di Maluku khusus di daerah perbatasan dengan Australia dan Timor Leste  antara lain program listrik dalam bentuk KSO (Kerja Sama Operasi) dengan pemerintah daerah kabupaten ada beberapa yang macet. Semoga bentuk KSO seperti ini dapat dievaluasi secara komprehensif. Seperti contoh Program Listrik bentuk KSO tahun 2017 di Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Barens dalam siaran pers yang diterima redaksi Rakyat Maluku, Senin 23 Juli 2018.

Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis 19 Juli 2018 kemarin, Barens menyebut sesuai keterangan yang dia dapatkan, pembelian mesin genset dan pembangunan rumah mesin di Benjina, Taberfanai dan Marlasi didanai lewat dana Pemda Kabupaten Kepulauan Aru, sementara seluruh jaringan dan gardu lingkar pulau dari desa ke desa disediakan oleh pemerintah lewat PLN.

Sayangnya, masih terkendala serah terima dengan PLN sampai hari ini karena mesinnya tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang ditetapkan PLN.

Pemerintah Kabupaten yang melakukan tender dan kontraktor pemenang tender telah diminta untuk menuntaskan persoalan dimaksud tapi sampai dengan sekarang persoalan tersebut belum tuntas sehingga masyarakat yang harus menikmati listrik sejak 2017 dirugikan.

Parahnya, belum terjadi serah terima mesin pembangkitnya tapi dari pihak kontraktor sudah mengeluarkan surat edaran ke masyarakat Benjina untuk memungut biaya pasang baru sampai dengan diatas Dua juta rupiah.

Barends meminta Menteri untuk memperhatikan hal dimaksud, karena keterbatasan pendapatan masyarakat kecil. Bahkan dari laporan masyarakat ada yang sampai mau berhutang hanya untuk bisa membayar biaya pasang baru.
“ Jika di Aru bisa terjadi demikian maka di MTB, MBD, Malra, Buru, SBB, SBT dan wilayah-wilayah 3T lainnya di Indonesia juga mengalami nasib yang sama,” kata Barens.

Isyu Subsidi listrik sudah menjadi perhatian serius Fraksi PDI Perjuangan sejak tahun 2016 terus diprioritaskan terutama untuk jumlah pasti data penerima subsidi untuk pelanggan rumah tangga golongan 450 VA dan 900 VA, yang selalu berbeda-beda datanya antara pihak PLN dan TNP2K setiap tahunnya.

Barends meminta klarifikasi Menteri, apa dari dana subsidi setiap tahun sekaligus juga mendanai biaya sambung baru bagi pelanggan baru? Karena tahun 2018 subsidi listrik diusulkan 52 T di Komisi VII, ditetapkan 47 T untuk dialokasikan dalam APBN 2018 sementara 5 T di carry over tahun 2019.

“ Dengan dana sebesar itu mestinya sangat bisa untuk subsidi biaya sambung baru,” tanya Barens.

Merespons persoalan listrik di Maluku yang dibeberkan Barends, terutama terkait data penerima subsidi dan biaya pasang baru Menteri ESDM Jonan menanggapi dengan serius hal dimaksud yakni biaya subsidi diatas tidak termasuk biaya sambung baru.

Jonan mencontohkan 265.000 masyarakat di Kab. Gunung Kidul Provinsi DIY Yogyakarta tidak bisa melakukan sambung baru padahal ada listrik dan dekat tiang sambungan disebabkan karena tingginya biaya pasang baru.

“ Maka diperkirakan jika ada subsidi 1 juta bagi pelanggan baru golongan rumah tangga R1 450 VA dan R1 900 VA non Rumah Tangga Mampu (RTM) dibutuhkan 265 miliar di Kab. Gunung Kidul. Sementara perhitungan secara nasional rumah tangga miskin tidak lebih dari 2 juta pelanggan untuk sambung baru maka jika subsidi listrik disahkan sampai dengan 60 T untuk tahun 2019 maka sekitar 2 T dapat dialokasikan untuk subsidi biaya sambung baru bagi non Rumah Tangga Mampu (RTM),” beber Jonan.

Persoalan Maluku yang ditanggapi serius lewat Menteri Jonan disambut positif oleh Komisi VII dan secara aklamasi disetujui masuk dalam kesimpulan RPDU saat itu untuk dikawal dalam pembahasan APBN 2019 lebih lanjut. (ARI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top