AMBONESIA

RUU Daerah Kepulauan Menuju Pembentukan Pansus DPR-RI

RakyatMaluku.com – PERCEPATAN pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan untuk segera dapat menjadi UU yang definitif telah melalui satu tahapan pembahasan dalam Pertemuan Audiensi antara DPR RI, DPD RI bersama Badan Kerjasama 8 Provinsi Kepulauan, akhir pekan kemarin. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Fahry Hamzah, yang dihadiri dua Anggota DPR dari Fraksi PDIP dan PPP, dan empat anggota DPD RI dari provinsi kepulauan, termasuk Maluku.

Mewakili Gubernur Kepri sebagai Koordinator Badan Koordinasi 8 Provinsi Kepulauan, Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Raja Ariza, menyampaikan aspirasi 8 provinsi kepulauan agar DPR RI segera mempercepat pembahasan dan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang Undang yang definitif.

Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua, yang hadir juga menyatakan, perjuangan RUU dimaksud sudah sejak tahun 2005 sampai saat ini telah memasuki tahun ke-13. Perjuangan panjang ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat proses pembangunan di daerah-daerah kepulauan, pemerataan dan keadilan anggaran serta upaya pengentasan kemiskinan.

Anggota DPR RI Dapil Maluku yang mewakili Fraksi PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, yang ikut dalam pertemuan itu memberi respons atas usulan/aspirasi Badan Koordinasi 8 Provinsi Kepulauan, yakni Platform RUU Daerah Kepulauan harus dipandang setara dengan UU Otsus Papua karena tujuannya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan akut antara wilayah yang berbasis kontinental dengan yang berbasis kepulauan.

RUU ini mestinya dipandang sebagai kebijakan afirmasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengatasi ketertinggalan dan kemiskinan di wilayah kepulauan akibat kebijakan anggaran yang tidak adil. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah salah satu variabel yg sangat mempengaruhi perhitungan DAU dan DAK yakni penggunaan variabel luas wilayah daratan dan jumlah penduduk yang tentu saja sangat merugikan daerah-daerah kepulauan yg memiliki jumlah penduduk dan luas daratan sedikit.

“Kemiskinan yang terjadi adalah kemiskinan struktural karena dimiskinkan oleh kebijakan negara yang tidak adil. Bagaimana mungkin daerah kepulauan ditimpa dengan perhitungan anggaran yg berbasis kontinental. Ini sangat tidak fair,” sebut Mercy.

Kata dia, data BPS membuktikan sebagian besar Provinsi Kepulauan berada dalam 10 ranking tertinggi angka kemiskinan di Indonesia seperti Maluku, Maluku Utara, NTT dan seterusnya. Selain itu, dengan mempertimbangkan Archipelagic Principle (Prinsip Kelautan) sebagai keunikan sekaligus handicap bagi pembangunan di daerah kepulauan harus dijadikan asas fundamental karena rata-rata provinsi atau kepulauan memiliki luas laut lebih besar dari luas daratan, memiliki ribuan pulau, terisolir dan terbelakang.

Pada aspek ini, Laut harus dihitung sebagai wilayah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga membutuhkan stimulus anggaran khusus untuk mengatasi kesenjangan pembangunan, misalnya 1% dari total dana transfer DAU nasional ke masing-masing provinsi kepulauan.

“Jadi diperkirakan masing-masing provinsi bisa mendapat tambahan anggaran sebesar 4T. Sebagai contoh dana otsus Papua dan Papua Barat berasal dari 2% DAU secara nasional, maka tahun 2018 dengan DAU naik menjadi 400 T maka Dana Otsus naik menjadi 8T,” jelas dia.

Selain itu pengelolaan SDA laut di atas 30 mil laut seluruh penerimaannya menjadi milik negara, maka urusan pengelolaan hasil laut patut diperhitungkan kembali agar memberi dampak kesejahteraan bagi daerah-daerah kepulauan. Kemudian, asas penerimaan beban dan dampak, terutama dari eksploitasi SDA laut sudah pasti yang menerima duluan beban dan dampak terbesar adalah daerah-daerah kepulauan misalnya hancurnya wilayah pesisir, over fishing, pengembangan kawasan industri di pulau-pulau kecil tanpa mempertimbangkan daya dukung pulau, dan seterusnya.

Terhadap RUU Daerah Kepulauan, Fraksi PDI Perjuangan memberi dukungan dan mengawal terus lewat lobby lintas fraksi dan ke pemerintah. Perjuangan Fraksi PDI Perjuangan sudah dimulai sejak periode sebelumnya dengan Ketua Pansus Pak Alex Litaay dari Dapil Maluku saat itu. Sebagai anggota DPR asal Maluku kami akan mengawal terus perjuangan ini ke depan.

Kata dia, 5 Desember 2017, paripurna DPR RI telah mengesahkan RUU Daerah Kepulauan dalam Prolegnas 2018. Tahapan berikutnya yakni Paripurna akan menetapkan Pansus RUU Daerah Kepulauan yang sementara dalam proses saat ini.

“Pimpinan rapat Fahri Hamzah menutup pertemuan dengan beberapa kesimpulan yakni secara internal, DPR RI sementara memproses dan akan menetapkan Pansus RUU Daerah Kepulauan segera, 4 fraksi sudah menyampaikan nama-nama anggota pansus (Fraksi PDIP, Fraksi PPP, Fraksi Hanura dan Fraksi Nasdem) selanjutnya masih menunggu 6 fraksi lagi.”

Dalam Rapat Pimpinan DPR beberapa hari kedepan, hasil pertemuan hari ini akan diangkat untuk diteruskan ke Bamus. Selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa DPD RI sebagai pengusul RUU Daerah Kepulauan agar dapat menyampaikan surat resmi juga ke Presiden RI sehingga RUU Daerah Kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah pusat. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top