NEWS UPDATE

Sambuaga Jangan “Jual” Siloam Untuk Kepentingan Politik

KEHADIRAN  Rumah Sakit (RS) Siloam diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Maluku.

Siloam yang dibangun di kawasan  Tantui, Kota Ambon itu, belakangan ramai diperbincangkan. Bukan soal jaringan usaha RS yang mapan dan menggurita di Indonesia, tetapi, Siloam diduga dijadikan ‘alat’ tukar politik Calon DPD RI, Eddy Sambuaga ke Senayan pada Demokrasi 2019.  

Melacak indikasi benar tidaknya Siloam jadi alat ‘tukar’ politik Eddy Sambuaga di momentum 2019.  Kabar angin menyebut jika, Eddy yang secara gen politik lebih dekat ke Partai Golkar itu, mendapat sokongan moril dari salah satu elit Golkar sekaligus kepala daerah. 

Isu ini, belum valid, tetapi jika melacak Siloam dan kedekatan emosional politik, maka arah dugaan bisa saja sampai pada bargaining politik menuju Senayan.

Sejumlah kalangan baik akademisi, komponen civil society telah memberikan ragam prespektif terkait problem sosial, politik Maluku yang harus dijadikan isu besar di Senayan. 

Refleksi atas perjuangan politik daerah dan masyarakat dengan pendekatan sosio-kultural adalah modal penting untuk di mapping anak negeri, orang-orang yang benar-benar memahami karakter kewilayahan, sosio-kultural dan semangat masyarakat di Maluku, ketimbang menjual ‘kepentingan bisnis’ untuk mendapat dukungan politik.

Direktur Eksekutive Partner Politik Indonesia (PPI) , Abubakar Solissa, menegaskan, 2019 menjadi momen penting putra-putri terbaik Maluku dalam merefleksikan semangat juang politik ke wilayahan dalam peta politik nasional. 

“Saya kira sudah sering kita membicarakan ini secara berulang pada momentum yang sama. Bagi saya, 2019 menjadi momentum penting anak negeri untuk merefleksikan semangat juang mereka untuk menaikan posisi bargaining Maluku dalam peta politik nasional,” kata Solissa, kepada Rakyat Maluku, saat di konfirmasi.

Menurut Solissa, salah satu kendala terkonsolidasinya pembangunan di Maluku elit politik di Maluku tidak sinergis. Perjuangan yang dilakukan, terutama perwakilan asal Maluku di Senayan masih bersifat parsial dan cenderung menguntungkan pribadi dan kolega partai ketimbang membangun kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku.

“Jika mereview, salah satu kendala terkonsolidasinya pembangunan di Maluku elit politik di Maluku tidak sinergis. Perjuangan yang dilakukan, terutama perwakilan asal Maluku di Senayan masih bersifat parsial dan cenderung menguntungkan pribadi, kolega dan partai ketimbang membangun kolaborasi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku,” tekannya.

Solissa menyangkan, ditengah peliknya kondisi Maluku, muncul wacana RS ‘Siloam’ jadi jualan politik Eddy Sambuaga, salah satu Calon DPD RI Dapil Maluku. Padalah, wacana krusial seperti menempatkan Maluku sebagai LIN, dan percepatan provinsi kepaluan dan issu strategis lainnya justeru tergantikan. 

“Menjadikan RS Siloam sebagai instrumen untuk menggalang dukungan suara menurut saya kurang tepat karena masih banyak persoalan di Maluku yang harus diangkat sebagai isu publik untuk diperjuangkan, misalnya menetapkan Maluku sebagai LIN dan percepatan provinsi kepulauan dan beberapa isu strategis lainnya,” kata dia. 

Bagi Solissa, wacana penempatan LIN dan percepatan provinsi kepulauan jauh lebih konkrtit dan menyentuh lansung kepentingan publik, ketimbang mengkapitalisasi keberadaan RS Siloam untuk kepentingan politik.

“Gagasan ini (LIN dan percepatan provinsi kepulauan) lebih kongkrit dan menyentuh aspek kepentingan publik ketimbang mengkapitalisasi keberadaan RS Siloam untuk kepentingan politik,” ucapnya.

Memang, lanjut Solissa, mendekati momentum politik yang tinggal tiga bulan kedepan, biasanya para calon selalu memanfaatkan jaringan kekuasaan dan uang yang dimiliki untuk kepentingan elektoral dan setelah itu kepentingan yang paling fundamental dari masyarakat dilupakan. 

“Mendekati momentum politik yang tinggal tiga bulan kedepan, biasanya para calon selalu memanfaatkan jaringan kekuasaan dan uang yang dimiliki untuk kepentingan elektoral dan setelah itu kepentingan yang paling fundamental dari masyarakat dilupakan” 

“Saya rasa cara-cara seperti ini harus ditinggalkan, politik pencitraan yamg terlalu berlebihan juga tak mencerahkan publik dan akan membuat kualitas demokrasi kita semakin terdegradasi,” tandas Soulissa (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top