NEWS UPDATE

Sempat Buron, Husni Putuhena Dieksekusi Ke Lapas Cipinang

RakyatMaluku.com = TIM Eksekusi dan Eksaminasi Kejak­saan Tinggi (Kejati) Maluku resmi menjebloskan Husni Putu­hena, terpi­dana korupsi tun­jangan aparatur pe­merintah desa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tahun 2008, ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018, kemarin, sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut Kasi Penkum Kejati Maluku Samy Sapulette, eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan perintah putusan MA Nomor: 1783K/Pid.Sus/2015 tanggal 29 Agustus 2016, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terpidana Husni selama empat tahun enam bulan (4,6), denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan, serta mem­bayar uang pengganti sebesar Rp 1.640.000.000 subsider dua tahun kurungan.

“Setelah terpidana ditangkap Tim Eksekusi Kejati Maluku dibantu Tim Intel Kejagung RI di kediamannya, Apartemen Kalibata City, Tower H, Jakarta, Senin, 7 Mei 2018, sekitar pukul 16.30 Wib, terpidana langsung diamankan ke Kantor Kejari Jakarta Selatan. Malam harinya, terpidana langsung dieksekusi ke Lapas Sukamiskin untuk,” ucap Samy, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 8 Mei 2018.

Penangkapan itu, tambah Samy, dilakukan berda­sarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor: R-1783K/PID.SUS/Fu.1/02/2018 Tanggal 9 Februari 2018 perihal permohonan tindakan pencarian terpidana dalam tindak pidana korupsi, PRINOPS- 217/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018 serta PRINOPS- 218/D/Dti.4/04/2018 tanggal 25 April 2018.

“Terpidana Husni Putuhena ini sempat menjadi buronan Kejati Maluku, dan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, maka Tim Eksekusi dibantu Tim Intelijen Kejaksaan langsung melakukan pencarian terhadap terpidana di Jakarta,” tambahnya.

Dijelaskan, dalam salinan putusan Kasasi yang diterima Pengadilan Tipikor Ambon itu, MA RI menolak permohonan kasasi dari Husni Putuhena, dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Ambon, yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama empat tahun enam bulan (4,6), denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan, serta mem­bayar uang pengganti sebesar Rp 1.640.000.000 subsider dua tahun kurungan.

“Perbuatan terpidana Husni Putuhena terbukti melanggar Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelas Samy.

Sebelumnya, JPU menuntut terpidana selama 4,6 tahun penjara, denda Rp 100 juta subsider satu tahun kurungan, serta memba­yar uang pengganti Rp 1.640.000.000 subsider 1,9 tahun kurungan. Na­mun oleh Pengadilan Tipikor Ambon, terpidana di hukum empat tahun penjara, denda Rp 100 juta subsidaer enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 1.640.000.000 subsider 1,6 tahun kurungan.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Ambon, terpidana Husni Putihena langsung menyatakan Banding dengan berdalih bahwa dirinya tidak merasa menerima uang sebagaimana yang dijadikan uang pengganti oleh JPU dan majelis hakim.

Bukannya lolos jeratan hukum, Pengadilan Tinggi Ambon malah menjatuhkan hukuman kepada terpidana selama 4,6 tahun penjara, denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan, serta mem­bayar uang pengganti sebesar Rp 1.640.000.000 subsider dua tahun kurungan.

Putuhena diseret ke Pengadilan Tipikor Ambon karena diduga ber­sama-sama dengan Kepala Ba­dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten SBB, Djailudin Kaisupy (dakwaan terpisah), menyalahgunakan ang­garan tunjangan aparatur pemdes sebesar Rp 1.640.000.000.

Dalam APBD Perubahan Kabu­paten SBB tahun 2008 telah dianggarkan tunjangan pengha­silan aparatur desa/kelurahan sebesar Rp 4.053. 200.000. Anggaran itu kemudian dicairkan oleh bendahara pengeluaran Ba­gian Pemerintahan Setda Kabu­paten SBB pada 11 Maret 2009, sekaligus dilakukan pengem­ba­lian oleh bendahara pengeluaran sebesar jumlah tersebut di atas kepada bendahara pengeluaran BPKAD Kabupaten SBB.

Setelah anggaran tersebut dititipkan pada PT .Bank Maluku Cabang Piru, maka untuk dapat mencairkan anggaran tersebut, Djailudin Kaisupy bekerja sama dengan terdakwa Husni Putuhena untuk membuat proposal permin­taan anggaran dengan dalil penye­lesaian masalah tapal batas antara Kabupaten SBB dengan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Dengan mengatasnamakan Ketua Lembaga Ke­pedulian Muslim Maluku (LK2M), Husni Putuhena menga­jukan empat proposal permintaan anggaran. Proposal pertama diaju­kan pada 5 Maret 2009 dengan permintaan sebesar Rp 450 juta, Proposal kedua diajukan pada 12 Maret 2009 dengan total permintaan sebesar Rp 300 juta. Proposal ketiga pada 16 Maret 2009 dengan jumlah per­mintaan anggaran sebesar Rp 725 juta dan proposal keempat pada 27 Maret 2009 dengan per­mintaan anggaran sebesar Rp 680 juta.

Selanjutnya, tanpa berkoor­dinasi dengan Sekda atau Bupati SBB selaku penanggung jawab ke­uangan daerah, Djailudin Kaisupy langsung memerintahkan ben­dahara pengeluaran Afrida Lido mencairkan anggaran sebesar Rp 3.039.900.000. Dari jumlah ter­­se­but, diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp 1.640.000.000.

Untuk tidak ada yang mencurigai kalau anggaran Rp 1.640.000.000 telah digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas, maka setelah mene­rima pencairan anggaran, Putu­hena membuat sendiri perta­ng­gungja­waban penggunaan anggaran dengan dilampiri empat buah kwitansi seakan-akan angga­ran miliaran rupiah itu telah di­gunakan untuk menyelesaikan ma­salah tapal batas antara Kabu­paten SBB dengan Kabupaten Malteng. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top