NEWS UPDATE

Sengketa Pileg, Gugatan Benhur Watubun Dinyatakan Memenuhi Syarat

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku memulai sidang perdana sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 dengan agenda pembacaan putusan pendahuluan atas laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 sebagaimana yang digugat oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku dari Dapil Maluku VI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor urut 01, Benhur G. Watubun.

Sidang pembacaan putusan pendahuluan itu dimulai, Senin 27 Mei 2019,   puku1 11.15 WIT dengan menghadirkan pihak pelapor yakni Benhur G. Watubun bersama dua orang kuasa hukumnya yakni Jonathan Kainama dan Dody Soselisa. 

Sedangkan pihak terlapor yang dihadirkan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh tiga komisioner yakni Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, Almudatsir Sangadji, Khalil Tianotak.

Perkara yang disidangkan tersebut masalah dugaan pelanggaran administratif yang diduga dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru sebagai terlapor satu dan KPU Provinsi Maluku sebagai terlapor dua dalam proses penetapan rekapitulasi hasil pemilu 2019 ditingkat Kabupaten dan Provinsi Maluku.

Inti dari perkara yang diproses dalam sidang tersebut menyangkut dengan hilangnya 24 suara yang diklaim milik Benhur G. Watubun sebagai calon anggota DPRD Maluku dapil Maluku VI nomor urut 01 dari PDI Perjuangan pindahkan kepada Calon nomor urut 05 PDIP pada dapil yang sama.

Sidang dipimpin langsung komisioner Bawaslu Paulus Tittaley dan didampingi oleh dua anggota Bawaslu lainnya yakni Astuti Usman dan Zubair. 

Pembacaan putusan pendahuluan dibacakan secara berturut oleh tiga komisioner Bawaslu Maluku yang memimpin jalannya persidangan. 

Dalam sidang tersebut, diputuskan oleh majelis sidang bahwa laporan dugaan administratif yang digugat oleh Benhur  Watubun telah memenuhi syarat formil dan materil. 

Dodi Soselissa salah satu tim hukum pelapor saat diwawancarai Rakyat Maluku usai sidang pembacaan putusan pendahuluan mengatakan, masalah yang disengketakan itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh terlapor I yaitu KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan juga terlapor II, yakni KPU Provinsi Maluku.

Dilaporkan KPU Provinsi Maluku  sebagai terlapor ke II karena dianggap turut menetapkan angka selisih yang kemudian dilakukan dalam rekapitulasi di tingkat KPU provinsi. 

“Pada intinya ada perbedaan data yang dimiliki oleh kliennya dan diambil langsung dari KPU Kepulauan Aru pada saat rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi Maluku,” ujar Dodi.

Dimana data yang dimiliki kliennya Benhur Watubun memperoleh 87 suara di kecamatan Sir-Sir. Tetapi pada saat proses rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi Maluku, terjadi perubahan atas suara yang diperoleh kliennya menjadi 63 yang tidak diketahui darimana asalnya. 

Kemudian data 63 itu didapatkan dari formulir DB-1 dari KPU Provinsi dan DA-1 yang mana dituliskan dengan tinta pena tanpa ada paraf. Sedangkan angka 87 itu adalah dokument elektronil yang di print out langsung dalam kertas. Sehingga dapat diketahui 24 suara milik klien Benhur Watubun hilang dan berpindah ke calon nomor urut lainnya.

“Intinya disitu, sehingga mengakibatkan kerugian dan klien kita tidak lolos sebagai anggota DPRD Maluku berdasarkan rekapitulasi hasil ditingkat KPU Provinsi Maluku,” terangnya.

Dalam putusan Bawaslu dalam sidang tadi hanya bersifat menyatakan bahwa laporan kita telah diterima karena memenuhi syarat formil dan materil menurut kajian berdasarkan aturan .Kedepan nanti akan dilanjutkan pada agenda proses persidangan berikutnya. 

“Pasti akan kami upayakan dalam proses pembuktian. Dan kami akan membuktikan ada pelanggaran administratif terkait angka hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU Maluku,” tandasnya. (SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top