NEWS UPDATE

Sherlock Pastikan Keputusan KPU RI Berdampak Bagi Peserta Seleksi

Sherlock Halmes Lekipouw

PUBLIK kembali dibingungkan dengan ‘drama’ seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Maluku periode 2019-2024. 

Bagaimana tidak, usai tahapan psikotes calon komisioner KPU Maluku dilakukan 26 November 2018 lalu yang mana 19 orang dinyatakan lolos seleksi, kemudian muncul Surat Keputusan dari KPU RI yang ditujukan kepada timsel KPU Maluku untuk menghentikan sementara proses seleksi lanjutan. Surat dengan nomor : 1457/PP.04-SD/305/KPU/XI/2018 tertanggal 27 November 2018. 

Surat yang ditujukan langsung kepada ketua Timsel KPU Maluku periode 2019-2024, Normawaty itu berisi lima poin, pertama, berdasarkan ketentuan Bab II huruf C angka keputusan KPU RI nomor 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang perubahan kedua atas keputusan KPU nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi anggota KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dijelaskan ambang batas kelulusan tes tertulis untuk anggota KPU provinsi adalah 60. 

Kedua, berdasarkan pengumuman Tim Seleksi calon anggota KPU provinsi Maluku nomor N om or : 09/P U /81/T imsel-P rov/X l/2018 tanggal 19 November 2018, terdapat 27 orang peserta yang dinyatakan lulus, namun hanya 5 orang memenuhi ketentuan ambang batas kelulusan tes tertulis. 

Ketiga, Tim Seleksi telah tes psikologi pada 23-24 November dan haislnya telah diumumkan sesuai pengumuman nomor : 13/P U /81/T imsel-P rov/X l/2018 T Entan G Hasil Lulus Tes Psikologi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Periode 2019-2024.

Keempat berdasarkan  hal itu (angka 1, 2 dan 3) KPU RI, sebagaimana bunyi poin empat, meminta Timsel menghentikan sementara proses seleksi berikutnya (wawancara dan tes kesehatan) sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari KPU. Dan kelima, KPU akan menugaskan tim untuk melakukan klarifikasi.

Seluruh tahapan proses seleksi telah dilakukan, namun, sampai pada psikotes, KPU RI meminta agar dihentikan. Keputusan KPU RI ini memicu polemik di ruang publik, dan puncak dramanya ada pada surat KPU RI nomor : No.139/PP.06-SD/05/KPU/I/2019 yang meminta tim seleksi calon anggota KPU Maluku, untuk menyerahkan seluruh dokumen,  data dan berkas seleksi calon anggota KPU Maluku, periode 2019 – 2024  yang sudah dilaksanakan dan  diserahkan paling lambat Selasa 29 Januari 2019.

Anggota timsel KPU Maluku, Dr. Sherlock Halmes Lekipouw, saat dikonfirmasi Rakyat Maluku, Rabu 30 Januari 2019,  terkait kehadiran mereka di gedung KPU RI untuk menyerahkan dokumen, data dan berkas seleksi calon komisioner KPU Maluku, apakah berkaitan dengan informasi tugas-tugas timsel akan diambil alih langsung oleh KPU RI, dirinya mengaku, proses pengambil alihan tugas dan wewenang timsel melalui satu keputusan resmi secara kelembagaan oleh KPU RI.

Terkait dengan apa yang berkembang soal akan diambil alih, merupakan pernyataan salah satu komisioner KPU RI, saat pertemuan bersama timsel di ruang kerja Ketua KPU RI. Tapi, kepastian apakah tahapan akan diambil alih atau tidak melalui pleno internal KPU RI.

“Kepastian pengambil alihan seleksi harus ditunggu sampai ada keputusn resmi secara kelembagaan oleh KPU RI. Pernyataan bahwa ‘kemungkinan akan diambil alih’ itu hanya disampaikan oleh ibu Evi komisioner KPU RI  saat pertemuan dengan timsel di ruang kerja ketua KPU RI,” kata Sherlock.

Menurut Shelock, pihaknya akan melihat apakah keputusan pleno KPU RI akan mengambil alih tahapan sesuai prosedur karena kepentingan seleksi ataukah karena kepentingan lain diluar seleksi. 

“Bahwa kemudian apabila keputusan KPU RI adalah mengambil alih proses seleksi nantinya kita akan lihat apakah prosedur pengambil alihan itu karena kepentingan seleksi ataukah karena kepentingan lain di luar seleksi,” terangnya.

Sherlock menekankan, secara de facto belum ada proses pengambilalihan tahapan seleksi calon KPU Maluku, karena proses pengambil alihan harus melalui sebuah keputusan yang resmi. 

“Secara de facto berdasarkan hukum belum ada pengambil alihan proses seleksi kalau harus diambil alih harus ditetapkan dengan keputusan,” tekannya. 

Untuk itu, lanjut dia, timsel tidak sedang berjuang atas nama baik dan integritas terkait dengan putusan KPU RI, baik menyangkut dengan penundaan tahapan seleksi pasca psikotes maupun perintah menyerahkan seluruh dokumen, data dan berkas seleksi kepada KPU RI. Melainkan, segala keputusan KPU RI terkait dengan seleksi calon KPU Maluku menyangkut dengan kepastian dan kenyataan hukum. 

“Untuk itu, perlu diluruskan kami tidak berjuang untuk nama baik atau untuk soal integritas karena adapun keputusan KPU RI bukan soal nama baik dan integritas timsel tetapi ini soal kepastian hukum dan kenyataan soal hukum,” tuturnya.

Bagi akademisi fakultas Hukum Unpatti Ambon ini, apapun keputusan KPU RI terkait dengan seleksi calon anggota KPU RI, tidak berdampak kepada timsel, namun sangat berdampak secara luas bagi calon komisioner yang mengikuti seleksi.

“Apapun keputusan yang nantinya ditetapkan oleh KPU RI tidak saja menyangkut timsel tetapi akan berdampak secara luas terhadap peserta seleksi,” tutupnya. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top