NEWS UPDATE

Sibuk Kegiatan, Plt Kasat Pol PP Maluku Batal Diperiksa Jaksa

TIM Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku batal melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Maluku Titus Renwarin.  Sebab, yang bersangkutan masih sibuk mengikuti sejumlah kegiatan di Ambon.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Samy Sapulette, Titus Renwarin akan dimintai keterangannya oleh Jaksa Penyelidik terkait dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku.

“Memang agendanya pekan ini dilakukan permintaan keterangan terhadap Plt Kasat Pol PP Maluku. Namun karena yang bersangkutan masih sibuk dengan kegiatan, maka pemeriksaannya batal dan ditunda pekan depan,” kata Samy saat dikonfirmasi, kemarin.

Dijelaskan, permintaan keterangan tersebut untuk mencari indikasi penyimpangan ditahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).

“Ini bagian dari puldata dan pulbaket. Jika ada indikasi penyimpangan maka kasusnya akan dilimpahkan ke tahap penyelidikan untuk ditindaklanjuti dengan penyelidikan lebih lanjut,” jelas Samy.

Di tahap puldata dan pulbaket kasus tersebut, lanjut Samy, Jaksa Penyelidik telah melakukan permintaan ketarangan terhadap sejumlah pihak.

Diantaranya, Sekretaris Satpol PP Provinsi Maluku, bendahara Satpol PP Provinsi Maluku, dan pelapor yang diketahui adalah mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru.

“Yang sudah dimintai keterangan oleh Jaksa Penyelidik yakni sekretaris, bendahara dan pelapor,” papar Samy.

Sebagaimana diberitakan beberapa media lokal di kota Ambon, dugaan korupsi penyelewengan keuangan daerah untuk pembayaran gaji puluhan tenaga honorer Satpol PP Provinsi Maluku itu dilaporkan langsung oleh mantan Kasubdit Penegakan dan Perundang-Undangan Satpol PP Maluku Stella Rewaru ke Kejati Maluku.

Reawaru diketahui merupakan orang yang melakukan penggrebekan pada gedung Rinamakana Ambon pada 11 Juli 2018, yang dijadikan sebagai tempat perekrutan ratusan anggota Satpol PP ilegal. Hasil penggrebekan tersebut telah dilaporkan Tawari kepada atasannya.

Belakangan diketahui saat ini diduga masih ada sebanyak 48 anggota Satpol PP illegal “hasil produk” Rinamakana yang masih berada dalam Korps Satpol PP Provinsi Maluku. Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 500 juta, yang digunakan untuk membayar gaji puluhan Satpol PP ilegal tersebut. (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top