NEWS UPDATE

SK Kemenkum HAM ‘Tampar’ Yasin Payapo Cs

RakyatMaluku.com – DUALISME Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Hati Nu­rani Rakyat (Hanura), dinya­takan berakhir. Pasalnya, Ke­mentrian Hukum Dan dan Hak Asasi Manusia (Kemenku-Ham) RI kembali melayangkan surat keputusan (SK) tentang penundaan terhadap SK Ke­men­kumham nomor : M.HH-01.AH.11.01 yang sebelumnya dike­luarkan pada 2017 silam tentang resposisi revitalisasi kepe­ngurusan DPP Hanura pe­riode 2015-2020.

SK penundaan terhadap SK sebelumnya merupakan satu upaya dalam menindaklanjuti keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN), yang memerintahkan untuk menunda SK Kemenkum-Ham sebelumnya dan tetap kem­bali pada l kepengurusan yang lama dibawah ketua umum DPP, Oesman Sapta Odang (Oso) dan Sekreyaris Jenderal Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo.

SK Kemenkum Ham yang baru seolah menampar hati nurani ketua DPD Hanura Maluku, Yasin Payapo. Karena, jika keputusan kembali pada SK kepengurusan lama dibawah pimpinan pusat Oso dan Daryatmo, secara tidak langsung kepengurusan DPD Hanura Maluku tetap dibawah pimpinan Ayu Hindun Hasanusi selaku Pimpinan DPD Hanura Maluku. Dengan begitu, SK kepengurusan Yasin Payapo secara sistematis telah gugur.

Ketua DPD Hanura Maluku, Ayu Hasanussi, yang dikonfirmasi Rakyat Maluku, Rabu 4 Juli 2018 mengatakan, sudah tidak ada lagi dualisme dalam kubu Hanura karena SK Kemenkum Ham yang baru telah menjawab polemik di Kubu partai Hanura. Sebab, SK itu telah memerintahkan untuk menunda SK yang sebelumnya dikeluarkan tahun 2017 lalu.

“Keputusan sudah ada, dan SK penundaan dari Kemenkum Ham atas SK awal mereka tentang Resposisi dan revitalisasi itu juga sudah ditunda, sejak tanggal 20 Juni 2018 lalu. Jadi untuk Hanura Maluku yang sah itu, dibawa kepemimpinan saya bukan siapa-siapa,” jelas Ayu.

Dia menegaskan, kepemimpinan di DPD Hanura yang sah adalah yang sekertariatnya berada di kawasan, Jalan Kenangan Nomor 4 kota Ambon. Pihak-pihak yang selama ini mengklaim sebagai, pihak yang memiliki otoritas dan mengatasnamakan partai Hanura Maluku, bisa dapat menerima hasil akhirnya. “Kalau ada yang masih berporses di Kantor DPD Hanura Maluku selain di Jalan Kenangan Nomor 4 Kota Ambon, maka itu ilegal,” pungkasnya.

Kata Ayu, upaya Yasin Payapo kesana-kemari untuk memperkuat kepengurusan daerah dibawah pimpinan OSO dan Herry Lontung Siregar selaku Sekjen DPP Hanura itu untuk melengsernya dari Ketua DPD Hanura Maluki kini tinggal kenangan.

“Selama proses ini, mereka terus berusaha untuk mengeluarkan saya dari partai Hanura, mulai dari proses PAW, memaksa untuk mengambil semua aset partai dan berbagai macam hal lainnya, kini musnah sudah dan tinggal kenangan pasca putusan PTUN, dan penundaan SK Kemenkumham tersebut,” tuturnya.

Kata Ayu, usai proses dualisme tersebut, KPU Maluku juga telah melayangkan surat kepada DPP Hanura, agar segera memasukan susunan kepe­ngurusan partai pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota periode 2015-2020 dalam meng­hadapi proses pemilihan legislatif 2019 men­datang.

“Jadi pendaftaran Caleg untuk Pileg 2019 itu, bagi Hanura Maluku yang sah adalah dibawa kepe­mimpinan saya,” tegas Ayu. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top