NEWS UPDATE

SPDP Edison Betaubun Keluar, Gakkumdu Diingatkan Tak Main Akrobat

BERKAS perkara Calon Anggota Legislatif atas nama Edison Betaubun akhirnya tuntas ditangan penyidik Polda Maluku yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Maluku.

Kini kasus Edison naik menjadi penyidikan, setelah penyidik Polda Maluku melayangkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejakasaan Tinggi Maluku.

Edison Betaubun sebagai terlapor diduga telah melakukan perbuatan pidana mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan aparatur sipil negara dalam kampanye pemilihan umum anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 493 Jo. pasal 280 ayat (2) huruf f, h, i dan j undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. 

Pasca surat tertanggal 22 Februari 2019 itu keluar, Edison Betaubun, tak ingin ketinggalan momentum, dia langsung menyusun siasat hukum untuk menyelamatkannya dari jeratan hukum yang sedang melilitnya.

Dari berbagai informasi yang dikumpulkan, ada beberapa opsi yang akan ditempuh diantaranya menguggat kembali Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku.

Sementara untuk menguatkan argumentasi hukumnya dalam kasus ini, Edison Betaubun ikut mempertebal jumlah pengacaranya. Tercatat ada empat pengacara yang akan mendampinginya, dua diantaranya berasal dari Partai Golkar. 

Edison Betaubun memang sangat lihai, sebagai pria yang pernah menjalani profesi advokat, nyaris dalam karirnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dia tak pernah tersentuh hukum, walaupun sering kali argumentasinya membuat resah masyarakat karena berbau SARA.

Sementara itu, Pengamat Hukum dari Universitas Pattimura, DR. Sherlock Halmes Lekipiouw, SH, M.Hum mempertanyakan langkah Bawaslu Maluku dalam hal ini Sentra Gakkumdu yang menangani kasus pelanggaran Pemilu yang melibatkan Edison Betaubun, caleg anggota DPR RI dapil Maluku yang juga anggota DPR RI aktif dari Partai Golkar.

“Apakah ini bagian dari akrobat yang mau dimainkan untuk menunjukan bahwa Bawaslu serius menangani kasus pelanggaran Pemilu, ataukah memang ini bagian dari substansi penegakannya,” kata Sherlock, menanggapi dinaikannya status hukum pelanggaran pemilu Edison Betaubun dari penyeldikan ke penyidikan oleh Sentra Gakkumdu, Bawaslu Maluku.

Sherlock menyebutkan, Bawaslu sendiri membutuhkan waktu yang lama untuk menaikan status ke penyidikan bahkan di pinalti 14 hari terakhir. 

“Jadi apakah kenaikan status ini prematur, khan publik juga tidak tahu, karena dibalik pak Edison Betaubun, ada konsekuensi terhadap para kepala desa dari SBB yang ikut pertemuan,” jelas dia.

Dia juga mempertanyakan peran Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. 

“Kasihan khan, kepala-kepala desa itu harus ikut jadi korban. Padahal undang-undang sudah memberi peringatan, namun pengawasan dan pencegahan itu tidak dilakukan. Ini sama saja bisa dibilang Bawaslu gagal,” tambah  Sherlock.

Ironisnya lagi, kendati sudah ada surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP), tapi status Edison Betaubun masih sebagai terlapor. 

“Ini khan lucu juga. Makanya saya tadi bulang jangan sampai ini akrobat yang dimainkan. Karena kalau dirujuk dari SPDP kenapa beliau masih berstatus sebagai terlapor, bukan tersangka,” tekan dia.

Menurut Sherlock, seharusnya untuk memenuhi azas kepastian hukum ketika SPDP diterbitkan maka status Betaubun sudah harus jadi  tersangka. 

“Ini bukan main-main loh, Pak Edison Betaubun itu khan masih anggota DPR RI aktif terlepas dari suka atau tidak suka terhadap personal beliau,” tambah dia lagi.  

Menyinggung dikuatirkan akan terjadi tawar menawar pasal untuk meringankan hukuman Betaubun, Sherlock juga katakan bahwa itu bukan hal yang baru. 

“Khan ini bergantung juga pada seberapa kuat argumentasi dan penalaran yang dibangun oleh Bawaslu. Jadi kalau argumentasi dan penalarannya lemah pasti kasus ini akan gugur lagi,”  urainya.

Lebih jauh Dosen Fakultas Hukum Unpatti ini mengatakan, Bawaslu harus serius menagani kasus ini, karena sudah dua kali pelanggaran yang dilakukan Edison Betaubun namun gugur karena tidak cukup alat bukti. 

“Sudahlah, faktual dua kali peristiwa sebelumnya pada akhirnya khan dikatakan tidak terpenuhnya cukup bukti. Nah, sekarang ini untuk kasus ini tahapannya sudah naik ke penyidikan lalu kemudian mentah lagi, ini bahaya. Karena itu, Jaksa sudah harus menetapkan Betaubun sebagai tersangka selain beberapa kepala desa yang terlibat,” tegasnya. (ARI/NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top