NEWS UPDATE

Suami Caleg, Komisioner KPU Tanimbar Dilaporkan Ke KPU RI

SETELAH ditetapkan sebagai komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Florentina Laiyan, dilaporkan resmi ke Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta.

Dia dilaporkan karena suaminya, ikut dalam perhelatan pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Suami berasal dari Partai NasDem nomor urut 4, pada daerah pemilihan 1 kabupaten yang dulunya bernama Maluku Tenggara Barat (MTB) itu.

Florentina lolos dalam seleksi KPU KKT. Namanya, berada dalam daftar pengumuman seleksi KPU kabupaten/kota yang terlampir dalam pengumuman hasil Nomor : 31/PP.06-pu/05/KPU/III/2019. Ia tepat dalam posisi nomor 4 dari total 10 nama yang ikut dalam seleksi tersebut, dari wilayah Tanimbar.

Dia dilaporkan Aliansi Pemerhati Demokrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Laporan mereka itu termuat dalam Nomor LP:004/APD.KKT/III-2019 tertanggal 30 Maret 2019.

“Sehubungan dengan proses seleksi Calon Anggota Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, maka bersama ini kami berkepentingan memberikan informasi untuk dijadikan bahan pertimbangan kepada salah satu Peserta Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten setempat atas nama, Florentina Laiyan ke KPU RI,”ucap Ketua Aliansi Demokrasi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Eferdi Karmela lewat rilisnya yang diterima RakyatMaluku.com ini kemarin. 

Menurut dia, Florentina Laiyan patut dipertanyakan independensi dan integritas selaku seorang penyelenggara pemilu. Suaminya, Paskalis Kempirmase sementara mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten MTB.

“Kami sudah sampaikan , dan semoga laporan ini dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai alasan dalam mengambil keputusan bersama, Fakta telah memastikan bahwa yang bersangkutan 100 persen tidak akan menegakan independensi lembaga sebagai syarat universal. Agar komitmen bersama tentang cita-cita melahirkan pemilu yang bersih, jujur, adil dan berkualitas tidak dinodai, maka mewakili rakyat di Kepulauan Tanimbar, maka yang bersangkutan atas nama Florentina Laiyan harus digugurkan,” tegasnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unpatti, DR Sherlock H Lekipiouw yang dikonfirmasi koran ini mengatakan,  tidak ada aturan yang mengatur secara teknis substansiif soal komisioner KPU yang keluarganya mejadi caleg, jadi semua terpuluang pada kebijakan oleh KPU pusat.

”Ya silahkan berproses. Tapi tidak ada aturan yang mengatur secara teknis substantif soal itu. Itu terpulang pada KPU pusat saja,” ujarya.

Hanya menurut dia, sesuai Pasal 9 huruf i, peraturan bersama KPU, Bawaslu dan DKPP tentang kode etik penyelenggaraan pemilu, maka setiap penyelenggara pemilu diharuskan untuk menyatakan secara terbuka dalam rapar apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon peserta pemilu, ataupun tim kampanye.  (NAM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top