--------
Uncategorized

Sukseskan Program LISSA, PLN Gelar Multi Stakeholder Forum

RakyatMaluku.com – PT PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara menggelar Multi Stakeholder Forum di Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT). Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 4 Mei kemarin bertujuan mensosialisasikan program Listrik Desa (LISSA) ditahun 2018 ini. Hadir dalam kegiatan itu perwakilan Pemerintah Kabupaten SBT yakni Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Idris Kaluku, para camat lingkup Pemkab SBT, para Kepala Desa, tokoh adat LSM dan masyarakat setempat.

Deputi Manager Hukum dan Humas PLN Wilayah Maluku-Maluku Utara, Ramli Malawat menjelaskan, Multi Stakeholder Forum merupakan wadah yang digagas PLN untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan realisasi program LISSA. Se­lain itu, untuk meningkatkan siner­gitas dan Komitmen bersama antara PLN, Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat guna mendukung dan menjaga pembangunan jaringan listrik di daerah masing-masing baik yang sudah berlistrik ataupun sedang dalam tahap kontruksi.’Ini adalah wujud dan komitmen PLN untuk menerangi Maluku dan Maluku Utara di tahun 2018,”ujar Malawat.

Diakui, butuh perjuangan dan kerja keras untuk dapat melistriki desa-desa sampai dengan ke pelosok desa.“PLN menghadapi tantangan berat dalam melistriki desa-desa khususnya di daerah Maluku, oleh karena itu aset ini harus kita jaga bersama dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab.” ujar Malawat.

Dikatakan, dengan terbentuknya forum tersebut masyarakat dapat dibe­rikan pemahaman tentang berbagai persoalan kelistrikan yang terjadi saat ini. Baik itu pengembangan kelistrikan maupun pembangunan jaringan listrik baru di desa yang belum terlistriki sehingga pemangku kebijakan dapat mengetahui dan memahami persoalan-persoalan dalam penyediaan listrik kepada masyarakat secara luas dan proporsonal.”Melalui forum ini juga PLN dapat menampung semua aspirasi dari masyarakat dan stakeholder lain­nya selaku konsumen listrik,”kata Malawat.
Menurut mantan Manager PLN Rayon Buru itu, hasil yang dicapai dari sosialisasi itu adalah Kabupaten SBT harus dilistriki dalam kurun waktu dari tahun 2018 hingga tahun 2020 kedepan.

Disela-sela kegiatan tersebut kata Malawat pihak juga memberikan penje­lasan kepada masyarakat terkait dengan program pelayanan pelang­gan yang berpedoman kepada SOP misalnya, prosedur pemasangan baru, penambahan daya, pengaduan pe­­langgan dan aplikasi pengaduan pelanggan 123.

Mewakili Pemkab SBT, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Idris Kaluku menyampaikan apresiasi atas kinerja PLN di Kabupaten SBT. Sebab, sebagai mitra PLN telah mampu membuktikan kewajibannya dalam memberikan pelayanan listrik secara memadai kepada masyarakat di kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa.

”Kami memberikan penghargaan yang cukup besar kepada pihak PLN yang telah melakukan kewajibannya selaku mitra Pemerintah yaitu BUMN terkait dengan pengembangan listrik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Kami melihat sampai ke daerah-daerah terpencil pun sudah dijangkau dengan listrik walaupun, disana sini masih punya kendala, “ujar dia.

Pihaknya memahami dalam mengembangkan jaringan listrik, PLN sering mengalami berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang sering dihadapi PLN adalah komplain warga tanaman umur panjang yang harus di tebang karena berada pada alur jaringan listrik.

“Masalah umum terkait dengan pengembangan listrik adalah tanaman warga itu pernah disinggung waktu kita rapat di dewan (DPRD), “ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat dapat memahami apa yang telah diupayakan PLN dalam mengembangkan jaringan listrik.

Dia juga menghimbau agar jaringan listrik harus bebas terhadap pohon agar tidak terjadi gangguan yang me­ngakibatkan padam lampu dan kerusakan Mesin, demi kepentingan semua pihak yang mendapat akses listrik sebagai kebutuhan bahi mas­yarakat. (CIK)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top