NEWS UPDATE

Surat KPU, Hanura Versi Yasin Payapo Yang Diakui

RakyatMaluku.com – PARTAI Hati Nurani Rakyat kubu Yasin Payapo kembali menunjukkan ‘taring’setelah kembali mengantongi Surat Resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI nomor : 649/PL.01.4-SD/03/KPU/VII/2018, yang mengakui keabsahan Hanura Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lountung Siregar.

Dalam surat KPU RI yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman menyatakan, kepengurusan yang sah, dan berhak mengikuti pemilihan legislatif, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai Hanura dibawah kepemimpinan OSO selaku Ketua DPP dan Herry Lountung Siregar sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen).

Dalam surat tersebut juga menegaskan, bahwa kepu­tusan tersebut dikeluarkan ber­dasarkan pertimbangan atas Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI, nomor : M.HH-01.AH.11.01 tertanggal 17 Januari 2017 tentang resposisi, restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi kepengurusan DPP Hanura periode 2015-2020.

Keluarnya surat KPU RI itu, maka dualisme Hanura dianggap selesai oleh KPU RI, sehingga harus ditindaklanjuti oleh seluruh fungsionaris dan anggota partai Hanura lainnya diseluruh nusantara.
Ketua DPC Partai Hanura Kota Ambon, Ahmad Ohorella yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, pihaknya telah menerima edaran surat KPU RI tersebut, yang berarti kepemimpinan Hanura Maluku yang sah adalah OSO dan Herry Lontung Siregar dan yang ke bawahannya pada tingkat DPD Maluku itu dibawah pimpinan Yasin Payapo.

“Saya kira semuanya sudah jelas, bahwa kepu­tusan KPU terbaru dalam suratnya juga sudah ada. Jadi publik juga harus tahu bahwa, dualisme Hanura Maluku telah berakhir dan kepemimpinan yang sah itu dibawah kepemimpinan Yasin Payapo,” ujar Ohorella, Selasa 10 Juli 2018.

Anggota DPRD Kota Ambon itu mengaku telah mendapatkan intruksi dari DPP partai Hanura untuk secepatnya mengajukan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal Calon Anggota Legislatif (Bacaleg) ke KPU mulai pada tanggal 15 Juli 2018 mendatang menuju tahapan menuju Pileg 2019 mendatang.

“Semua sudah jelas, dan kami juga sudah men­dapatkan intruksi untuk mengajukan DCS tanggal 15 Juli 2018. Dan sesuai dengan kuota yang diminta, maka pengajuan DCS itu akan kami sodorkan sebanyak 35 Daftar Calon Sementara,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Maluku Ayu Hasanussi yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, saat ini DPP Hanura kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo, hingga kini masih mempertanyakan keabsahan SK kementrian Hukum dan HAM sendiri yang mengabaikan putusan PTUN.

Bahkan, Kuasa hukum Hanura kubu Daryatmo juga mempertanyakan keabsahan surat edaran KPU tersebut, lantaran Keputusan KPU itu tidak ada tembusannya ke Hanura kubu Daryatmo. Sehingga masih diselediki kebenarannya.

“Saya baru tiba dari Jakarta, dan mengenai surat itu, DPP masih mencari tahu lebih lanjut, tentang ba­gai­mana bisa SK Menteri Hukum dan HAM RI, nomor: M.HH-01.AH.11.01 tanggal 17 Januari 2017 tentang resposisi, restrukturisasi, reposisi dan revi­talisasi yang sudah ditunda, bisa dirubah kembali dalam waktu satu minggu, itu masih jadi pertanyaan,” paparnya.

Kata Ayu, Hanura kubu Daryatmo tetap tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berkedudukan tetap. Selama belum ada perintah dari DPP Hanura Daryatmo, pihaknya tetap berkiblat pada perintah partai dibawah kubu Daryatmo.

Di DPP sendiri masih bingung tentang keputusan Kemenkum HAM yang kembali diambil dengan mengabaikan putusan pengadilan tata usaha negara (PTUN). Baginya, putusan Kementerian itu harus merujuk pada putusan pengadilan.

“Kalau tindaklanjut dari keputusan PTUN tidak diindahkan oleh kemenku HAM, itu berarti melanggar aturan. Sebab keputusan Kemenkum HAM tidak bisa membatalkan putusan PTUN. Dan saat ini, kami di DPD Hanura Maluku, hanya menunggu intruksi langsung dari DPP tentang langkah berikutnya,” tegasnya. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top