AMBONESIA

Tertib Administrasi, Pemkot Gelar Rapat Pemetaan Batas Wilayah

RakyatMaluku.com – DALAM rangka menjalankan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 45 Tahun 2016, pemerintah kota Ambon memberikan pembekalan bagi jajaran pemerintah ditingkat Kecamatan, Desa, Negeri dan Kelurahan terkait pemetaan batas wilayah administrasi kota Ambon, bertempat di Ballroom Hotel Amaris, Kamis 2 Agustus 2018.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pimpinan Organisasi Pe­rangkat Daerah (OPD) dilingkup pemkot Ambon, kepala kecamatan, Lurah, kepala Desa/Raja serta Ketua badan pemerintahan desa (BPD) dan Saniri Negeri se kota Ambon.

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Kota Ambon, A.G.Latuheru menyampaikan, dengan diterbitkan Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta pada tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 serta Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, maka pemerintah Kabupaten/Kota diharuskan untuk segera memulai pentaatan pembentukan peta Desa yang diatur melalui peraturan Bupati atau Walikota. “Jadi, kalau hal ini tidak kita laksanakan sekarang, maka bisa berpotensi memberikan masalah dan persoalan baru bagi generasi kita selanjutnya,” terang Walikota.

Kata dia, Pemkot Ambon mendapat kesempatan secara langsung pembekalan secara teknis terkait pemetaan batas wilayah oleh para narasumber yang terdiri dari Ibu Vira Herdiana dan tim Badan Informasi Geospasial, Jakarta, bagian topografi Kodam XVI Pattimura, Kapten Sumarwan, serta Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon.

“Dengan melaksanakan pemetaan batas wilayah administrasi, maka Pemkot Ambon dengan sendirinya telah mendukung kebijakan Nasional yang diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara masif untuk menata dan memetakan seluruh wilayah administrasi Pemkot Ambon,” jelas dia.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Administrasi Kewilayahan, Alfian Lewenussa dalam menngatakan, pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan semata-mata adalah untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, sehingga diperlukan penetapan dan penegasan batas terhadap Desa, Negeri maupun Kelurahan. Kegiatan ini merupakan langkah yang diambil oleh Pemkot Ambon dalam hal membina, mengawasi, dan menata wilayah administrasi pemerintahan berdasarkan perkembangan regulasi terkini.

“Ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk dimulainnya proses pemetaan batas wilayah Kota Ambon yang meliputi 5 Kecamatan yang terdiri dari 50 Desa, Negeri/Kelurahan,” tandasnya. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top