AMBONESIA

Tertibkan Transfer ASN, Pemprov Maluku Godok Peraturan Mutasi

RakyatMaluku.com – Guna menertibkan transfer pegawai yang kerap dilakukan terutama pada moment jelang pemilihan kepala daerah, maupun pasca pemilihan kepala daerah, maka Pemerintah Provinsi Maluku, terpaksa membuat aturan tentang proses mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aturan ini penting, sehingga proses mutasi tidak dilakukan semau pejabat saja, tapi, harus mempertimbangkan aspek penataan dan distribusi ASN pada masing-masing instansi. Lebih pentingnya, harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan transfer. Hal ini ditegaskan Pelaksanan Tugas (Plt) Gubernur Provinsi Maluku, Zeth Sahuburua, kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin, 7 Mei 2018.

Menurut Sahuburua, mutasi atau pemindahan ASN tidak dapat dilakukan semua orang. Sayangnya, di Maluku belum ada aturan yang mengatur hal tersebut. Sebab itu, perlu dibuatkan aturan khusus, sehingga ke depan tidak ada pejabat yang seenaknya memindahkan pegawai ke lintas unit atau antar kabupaten/kota, atau antar UPD. “Saat ini Pemerintah Provinsi Maluku sementara memproses Peraturan Gubernur maluku tentang mutasi ASN,” jelas dia.

Ia juga menyinggung proses pengusulan pangkat yang selama ini mengalami keterlambatan, dan perlu dibenahi secara komprehensif.

Terutama menyangkut dengan persyaratan administrasi dan waktu pengusulan, serta hak-hak PNS dipenuhi tepat pada waktunya dan dapat dilayanai dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan itu, menurutnya proses pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang harus melalui proses seleksi terbuka terhadap jabatan-jabatan yang lowong, agar dapat dilaksanakan dengan bauik melalui konsultasi dan koordinasi dengan Komisi aparatur Sipil Negara sehinga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Tak lupa dirinya kembali mengingatkan netralitas ASN dalam Tahun Politik di Maluku harus dijaga. “Kepada seluruh PNS untuk menjaga netralitas sebagai PNS dan tidak terlibat politik praktis,” pesan Sahuburua, mengingatkan.
(YAS)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top