NEWS UPDATE

Tidak Ada Solidaritas Di Golkar Maluku

Penyebab Gagal Pertahankan Kursi DPR RI

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap hasil yang diperoleh pasca rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara dalam pelaksanaan pemilihan legislatif 2019, terutama terhadap 1 kursi DPR RI yang menjadi langganan partai golkar namun akhirnya ‘hilang’.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Golkar Maluku, Hairudin Tuarita, kepada Rakyat Maluku mengaku, kekalahan golkar dalam mempertahankan satu kursi di DPR RI yang menjadi langganan partai golkar itu dikarenakan beberapa indikator.

Indikator yang dimaksud oleh Hairudin Tuarita itu diantaranya, tidak ada solidaritas di internal partai, kemudian komposisi figur calon DPR RI di partai Golkar yang tidak saling menunjang sehingga berpengaruh terhadap perebutan kursi di DPR RI, meski satu diantara empat kursi menjadi langganan Golkar Maluku.

“Indikator-indikator itu yang berpengaruh untuk mempertahankan 1 kursi di DPR. Karena yang ada dalam panca sukses partai Golkar di 2019 sesuai putusan Munaslub itu bahwa sukses Pilkada dan juga sukses Pileg,” ujar Hairudin, Kamis 23 Mei 2019.

Dia juga mempungkiri bahwa kegagalam mempertahankan kursi DPR RI itu juga karena kegagalan Golkar pada pemilihan gubernur beberapa waktu lalu yang notabenenya telah terlihat kader partai mana yang tidak bekerja untuk partai.

Memang, saat itu pihaknya tidak mengevaluasinya lantaran tidak mengantongi data tentang kader yang tidak bekerja untuk partai, karena kerja politik pada pilgub Maluku itu tidak maksimal. Dan ternyata, hal yang serupa juga terjadi pada pemilihan legislatif 2019 kemarin.

“Golkar sebenarnya punya potensi pertahannkan satu kursi di DPRD, karena apapun yang terjadi target Bapilu untuk mempertahankan satu kursi itu salah satu faktor adalah memanfaatkan tiga kepala daerah di Maluku yang adalah ketua DPD Golkar. Namun loyalitasnya di Pilgub tidak terlihat,” jelasnya.

Menyinggung soal tudingan dari internal partai Golkar bahwa Walikota Ambon Richard Louhenapessy tidak berkontribusi dalam mempertahankan kursi di DPR RI, Hairudin mengakui ada indikasi walikota selaku ketua DPD Golkar Kota Ambon bermain untuk pemenangan di partai lain.

“Iya, malah diduga ada indikasinya bermain untuk partai NasDem, itu berdasarkan informasi yang kami dapat. Bahkan itu dapat diketahui dengan hasil angka yang diperoleh dari tiga kabupaten/kota. Karena dari tiga daerah itu angka yang paling tinggi diraih Partai Golkar itu di Kabupaten SBT, khusus untuk DPR RI,” cetusnya.

Menurutnya, itu bukan berarti pihaknya berharap dari tiga kepala daerah asal partai Golkar, tetapi dalam hitungan seluruh komponen fariabel untuk mencapai satu kursi itu sekiranya wajar dalam menempatkan tiga kepala daerah sebagai garda terdepan, namun mereka juga tidak bisa menjalankan tanggungjawab itu.

Meskipun begitu, Hairudin Tuarita juga tidak menapikan keberhasilan memperoleh sejumlah kursi untuk DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Tetapi jika saja yang dikejar adalah parlemen treshold untuk menentukan lolos dan tidaknya partai golkar, maka pasti tidak akan lolos. 

“Jadi kami juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk juga evaluasi terhadap tiga kepala daerah dalam pemenangan Pileg khusus untuk DPR RI,” tegasnya. 

Dalam melakukan evaluasi, pihaknya juga akan membenahi sistem yang selama ini digunakan oleh partai holkar dalam merekrut pimpinan di holkar. Sebab, selama ini partai golkar selalu mengedepankan figuritas. Dan ternyata, selama ini figuritas yang diandalkan tidak berarti bagi partai Golkar di Maluku.

“Sistem mengandalkan figuritas di partai golkar tidak pernah bermakna bagi partai golkar, karena dari periode ke periode semakin menurun. Sebab dari figuriitas tidak bisa membangun sistem yang baik, sehingga akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh,” tandasnya. (SAH)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top