HUKRIM

Trauma, Betty Pattikayhatu Tolak Diperiksa Ketua Majelis Hakim Didi Ismiatun

DIREKTUR Utama PT. Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikayhatu, menolak memberikan keterangan sebagai saksi korban dalam persidangan perkara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas terdakwa Ronald Koedoeboen (37). Sebab, ia mengaku trauma dengan Ketua Majelis Hakim R.A. Didi Ismiatun, yang menyidangkan perkara tersebut.

“Majelis hakim yang terhormat, saya sudah sampaikan kepada ketua pengadilan untuk menggantikan ketua majelis hakim (R.A. Didi Ismiatun) dengan hakim yang lainnya. Pokoknya saya tidak mau diperiksa oleh ketua mejelis hakim yang ini, saya trauma,” tutur Betty, saat persidangan mulai dibuka di Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Senin, 25 Maret 2019.

Terhadap permintaan saksi korban Betty Pattikayhatu, Ketua Majelis Hakim R.A. Didi Ismiatun, menolaknya dengan dalih bahwa belum ada perintah atau penunjukan dari Ketua PN Ambon Moch Mukhsin, untuk menggantikan ketua majelis hakim yang baru dalam perkara UU ITE atas terdakwa Ronald Koedoeboen.

“Iya saya hargai permintaan atau keputusan saksi, tapi perlu diketahui bahwa sampai detik ini belum ada perintah atau penunjukan dari ketua pengadilan untuk menggantikan saya sebagai ketua majelis hakimnya. Jadi saya masih tetap berwenang untuk mengadili perkara ini. Dan jika saksi tetap menolak untuk memberikan keterangan dalam persidangan, itu hak saksi,” tepis Ismiatun, sambari meminta Panitera mencatat permintaan saksi korban yang menolak memberikan keterangan dalam persidangan.

Diluar persidangan, Betty Pattikayhatu kepada wartawan mengungkapkan, dirinya menolak diperiksa dalam persidangan sebagai saksi korban karena Ketua Majelis Hakim R.A. Didi Ismiatun adalah ketua majelis hakim yang pernah mengadili perkaranya, yakni perkara pemalsuan surat penetapan eksekusi lahan di Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, atas terdakwa Mourits Latumeten dan terdakwa Elkiopas Soplanit, dan memvonis bebas murni kedua terdakwa itu 

“R.A. Didi Ismiatun adalah ketua mejelis hakim yang pernah menyidangkan perkara saya, dengan menjatuhkan hukuman bebas murni kepada terdakwa Mourits Latumeten dan terdakwa Elkiopas Soplanit. Jadi saya tidak mau kalau diperiksa sama dia, karena saya sudah trauma. Saya tidak mau menerima hakim yang menurut saya tidak adil dalam memutuskan suatu perkara,” keluh Betty.

“Saya sudah ajukan keberatan ke ketua pengadilan untuk menggantikan ketua majelis hakimnya, dan ketua sudah katakan suruh menunggu dan akan menggantikan ketua hakim itu dengan yang lain. Ternyata belum diganti, makanya saya tidak mau, saya tolak, saya tidak mau diperiksa,” tambahnya dengan nada kesal.

Ia menjelaskan, dalam perkara UU ITE tersebut, terdakwa Ronald Koedoeboen, pegawai Honorer pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL-Dikti) Maluku dan Maluku Utara, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dapat membuat diakeksesnya informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik yang memilki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama.

“Terdakwa Ronald Koedoeboen ini menyebarkan informasi dengan memposting pada akun facebooknya bahwa program pembungaan sejuta rumah milik Presiden Jokowi yang dikerjakan oleh saya selalu kontraktor adalah penipuan. Artinya dia menuduh saya menipu masyarakat, padahal pembungaan sejuta rumah milik Presiden Jokowi sudah dibangun dan siap untuk dihuni. Jadi, apa yang dituduhkan terdakwa ini tidak benar,” jelas Betty.

Akibat perbuatannya, warga Jalan Mr.J. Latuharhary RT 004, RW 003, Kelurahan Urimessing, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, itu didakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (RIO)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top