NEWS UPDATE

Umasugi: Ada Oknum Raja Digaji PT. BPS

 – Terkait Penambangan Di Gunung Botak

RakyatMaluku.com – POLEMIK penambangan liar di Gunung Botak tak akan habis jika pemerintah diam dan tidak mengambil keputusan yang pasti tentang aktivitas penam­bangan di emas di Gunung Botak.

“Semua tergantung dari pemerintah provinsi,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku, Ikram Umasugi kepada wartawan di kantor DPRD Maluku, Rabu 25 Juli 2018.

Dengan membayarkan para penambang melakukan aktivitas penambangan secara terus menerus, maka pence­maran lingkungan akan semakin parah.

“ Saya tidak punya data valid soal berapa jumlah penambang di Gunung Botak tapi pastinya jumlah mereka masih banyak,” akuinya. DPRD kata Umasugi, sudah berulang kali menggelar rapat dan membahasa topik penyelesaian masalah Gunung Botak, akan tetapi semua berpulang kepada pemerintah selaku eksekutor kebijakan.
Menurut Umasugi, bukan tidak ada solusi dalam menyelesaikan persoalan pencemaran lingkungan yang terjadi di gunung botak.

Bahkan DPRD sudah berulang kali menawarkan usulan untuk memperbaiki lingkungan akibat penambangan di Gunung Botak. Hanya saja tawaran DPRD terutama Komisi B belum direspon secara baik oleh pemerintah.
Misalnya soal izin penambangan rakyat, sis­tem ini salah satu solusi yang tepat, selain menguntungkan daerah juga menguntungkan rakyat secara langsung. Tapi sampai sekarang tak ada kabarnya.

“Jika rakyat yang menambang kemudian meng­gunakan tehnologi ramah lingkungan maka tidak akan mencemarkan lingkungan, ketimbang lahan digarap perusahaan yang nyata-nyatanya sangat merusak lingkungan,” ujar Umasugi.

Politisi PKB itu lalu membeberkan, aktivitas penambangan yang dilakukan PT Buana Pratama Sejahtera (BPS) telah mencemarkan lingkungan dan tingkatannya sangat parah, karena PT.BPS juga menggunakan sistem perendaman dengan luas areal rendaman sangat besar tak sebanding dengan tehnik rendaman yang dipakai penambang biasa.

“Rakyat biasa yang menambang itu hanya memi­liki kolam rendaman 4 X 4, tapi rendaman mi­lik perusahaan satu kali lapangan bola, sangat luas seka­li,” ujar Umasugi.

Selain itu niat baik sejumlah raja adat yang melo­bi gubernur agar pemerintah dapat melakukan penertiban dan mengusir para penambang dari Gunung Botak juga diragukan. Umasugi bahkan menggap, apa yang dilakukan para raja itu bagian dari pembentukan opini seakan-sekaan penambang yang notabene rakyat kecil penyebab kehancuran lingkungan, sementara perusahaan bersih dari tinda­kan pencemaran.

“Raja yang mana? Banyak raja di gunung botak itu? Bahkan ada raja yang digaji perusahaan tiap bulannya,” ungkap Umasugi. Umasugi menilai, sikap para raja yang lebih berpihak kepada perusahaan itulah yang menjadi satu diantara sekian penyebab gagalnya penyelesaian masalah gunung botak.

“Masalah gunung botak ini selalu saya dahu­lukan dalam setiap rapat kami di komisi, tapi terlalu kompleks sekali, namun semua kembali kepada pemerintah, “ tegasnya. (ARI)

 

======================
--------------------

Berita Populer

To Top