NEWS UPDATE

Upaya ‘Kongkalikong’ Di Proyek Dermaga Fery Hila Terendus

Tahapan Pengerjaan Proyek Pelabuhan Dermaga Fery penyeberangan di Dusun Tahoku, Desa Hila yang bermasalah.

RakyatMaluku.com – PROYEK pembangunan Pelabuhan Dermaga Fery di wilayah Pantai Dusun Tahoku, Desa Hila, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menyisahkan masalah besar.

Proyek miliaran rupiah lewat APBN itu, kini menjadi buah bibir masyarakat. Selain dugaan ‘mengendapnya’ kepentingan orang tertentu untuk meraup keuntungan dari proses perijinan lahan lokasi pembangunan dermaga Fery di bawah ASDP itu, masalah lainnya adalah pemilik waris atas tanah dati dan perangkat pemerintahan negeri bahkan tidak pernah mengetahui jika proses pengerjaan proyek tahap pertama telah dilakukan.

Sesuai informasi yang diperoleh Rakyat Maluku hasil penelusuran masyarakat Desa Hila, terungkap fakta bahwa proses pengerjaan proyek yang sudah berjalan satu bulan tersebut dilakukan secara diam-diam dan bahkan tanpa sosialisasi kepada masyarakat.

“Pekerjaan sudah berjalan sebulan. Perusahan yang berkerja Surveyor Indonesia dibawah Naungan ASDP. Soal perijinan kerja sudah di ketahui salah satu Saniri negeri atas nama Said Lating. Soal yang lainnya kami tidak tahu,” kata Agus salah satu pekerja di proyek dermaga Fery sebagaimana data advokasi yang diberikan kepada Rakyat Maluku.

Sementara penuturan Ketua Saniri Negeri Jila, Abding Pailokol jika proses pengerjaan proyek pelabuhan fery tersebut tidak diketahuinya, apala­gi memberikan izin penggunaan tanah adat masyatakat.

“Saya tidak pernah mengetahui soal pemba­ngunan pelabuhan fery tersebut, apalagi memberi izin,” kata Abding.
Pernyataan yang sama juga ditegaskan Pe­rangkat Saniri Negeri Hila lainnya. Muhammad Tommu menegaskan Saniri Negeri Hila tidak pernah membicarakan perijinan pembangunan dermaga fery dalam rapat bersama perangkat Saniri.

“ Saya ingin tegaskan bahwa dalam hal perijinan pembangunan fery, belum pernah dibicarakan didalam rapat saniri,” tegas Tommu.

Bukan hanya Saniri yang tidak mengetahui per­ijinan pembangunan dermaga fery, namun Sekretaris Desa/Negeri Hila, Pattyala Mony mengaku persoalan issu pembangunan dermaga sempat berhembus, sejak Hila masih dipimpin Raja Abdurrahim Ollong, namun proses legal administrasi sampai hari ini tidak pernah ada.

“Saya selaku sekertaris desa tidak pernah mengetahui soal pembangunan tersebut. Kalau hanya isu, saya sudah dengar sejak pemerintahan raja Abdurahim Ollong. Namun secara administratif apalagi pengerjaan yang sudah berjalan sebulan ini saya tidak tahu,” akuinya.

Rasyid Elly, Tokoh masyarakat setempat, sekaligus kepala Soa Totohatu mengaku, pemba­ngunan adalah keniscayaan untuk mendorong kema­juan desa dan peningkatan ekonomi mas­yarakat. Namun jika proses pembangunan dilakukan dengan cara-cara yang ilegal maka tentunya harus dihentikan. Secara hukum baik administrasi dan adat, telah melanggar. Apalagi akan berdampak terhadap kemajuan daerah.

Mi­nimal, proses pembangunan, lanjut Rasyid harus melibatkan pemerintah negeri sebagai representasi masyarakat, tokoh masyarakat yang dinaungi Saniri dan Soa apalagi tanah tempat pembangunan adalah tanah hak masyarakat atau tanah dati. Sehingga proses pembangunan harus benar-benar memenuhi seluruh mekanisme yang secara formil.

“Pertama sebagai tokoh masyarakat saya tidak tahu. Kemudian sebagai kepala Soa, proses ini juga tidak pernah dibincangkan di kalangan masyarakat. Nanti diketahui bahwa proses pengerjaan sudah berjalan. Pertanyaan siapa yang memiliki hak untuk memberikan kuasa atas perijinan penggunaan tanah dati miliki warga Negeri Hila? Saat dikonfirmasi kepada semua elemen desa yang memiliki otoritas terkait tidak ada yang tahu, lantas apakah proses pembangunan sesuai mekanisme dan memiliki legitimasi hukum?” Kata Rasyid.

Untuk itu, masyarakat lewat Saniri dan Soa sementara melakukan konsolidasi untuk me­nempuh jalur hukum terkait dengan tindakan ilegal dan upaya mencari keuntungan dalam proyek miliaran rupiah itu. (ASI)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top