NEWS UPDATE

Wabup MBD Dilaporkan Ke Kejati Soal KMP Marsela

Ronny Sianressy

WAKIL Bupati Maluku Barat Daya, Benjamin Oyang Noach (BON), resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat 22 Maret 2019 oleh Kuasa Hukum Thomas Ressyo Fernando Nivaan, Elia Ronny Sianressy, SH. 

Sianressy menuding, Noach adalah aktor intelektual dibalik karamnya KMP Marsela. “Sebab, pengelolaan KMP Marsela saat itu ditangani PT Kalwedo dan dipimpin Noach,” tegas Sianressy.

Sianressy menjelaskan, dirinya patut menyampaikan hal ini agar masyarakat MBD dan publik Maluku tahu betul bahwa siapa dalang dibalik karamnya KMP Marsela. 

“Saya tegaskan hal ini untuk menepis selentingan bahwa kliennya yang harus bertanggung jawab atas karamnya KMP Marsela. Klien saya tidak tahu apa-apa soal tidak beroperasinya KMP Marsela,” tegasnya.

Pengacara ini menuturkan, pada tahun 2012 Pempus lewat Kementerian Perhubungan RI mengalokasikan anggaran untuk pendanaan tiga buah kapal ferry melalui Ditjen Perhubungan Darat dan diserahkan kepada Pemprov Maluku, dan kemudian Pemprov menghibahkan satu diantara ketiga kapal tersebut yaitu KMP Marsela dengan bobot 500 GT dibangun tahun 2010 dengan harga beli 35,30 miliar. 

Untuk mengoperasikan KMP Marsela, maka Pemda MBD membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Kalwedo dan mengangkat serta menunjuk Benjamin Oyang Noach sebagai Direktur Utama. Sejak tahun 2012 secara resmi PT. Kalwedo diberikan kewenangan hukum untuk mengoperasikan KMP Marsela dengan trayek perintis PP Ambon – Damer – Kisar – Leti – Moa – Lakor – Sermatang – Tepa – Letwurung – Dawelor – Marsela.

Untuk membantu BUMD PT. Kalwedo, maka Pemkab MBD dalam APBD tahun anggaran 2012 memberikan bantuan penyertaan modal yang dalam nomenkaltur disebut dana abadi sebesar Rp 10 miliar. 

Namun karena trayeknya ialah melayari kapal perintis, maka berdasarkan Permenhub Nomor:PM 51 tahun 2012 kemudian Permen Nomor 142 tahun 2015 seluruh biaya pengelolaan, pengoperasian, perawatan termasuk biaya doking guna pelayanan kapal perintis (KMP Marsela) dibebankan dan menjadi tanggung jawab Kemenhub RI.

Kata Sianressy, jika seluruh biaya menjadi tanggung jawab Kemenhub RI, maka seyogianya pembayaran upah karyawan (ABK) tidak lagi menjadi masalah, namun faktanya sejak Januari 2012 sampai November 2017 gaji anak buah tidak dibayarkan oleh PT. Kalwedo. 

Hal ini yang mengakibatkan seluruh ABK melakukan mogok kerja hingga saat ini.

“Pertanyaan saya, kalau ABK hingga kini belum menerima upah kerja, lantas anggaran yang telah dicairkan oleh Direksi PT. Kalwedo itu kemana dan siapa yang menikmati anggaran itu,” tanya Sianressy.

Sianressy merincikan, bahwa sebagai kapten kapal yang bertanggung jawab penuh dalam pelayaran KMP Marsela kliennya mengetahui pendapatan sekali berlayar. 

Untuk sekali berlayar pulang pergi pendapatan yang didapatkan sekira Rp200 juta. Sementara subsidi anggaran dari Pempus per tahun Rp 6 miliar, selain dana stimulus yang telah diberikan awal bagi pengoperasian KMP Marsela sebesar Rp.10 miliar.

“Seharusnya anggaran sebesar itu dapat membiayai seluruh operasional kapal baik itu bahan bakar maupun gaji ABK,” ungkapnya.

Sejak 2012 hingga saat ini, lanjut Sianressy, PT. Kalwedo tidak pernah sekalipun membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemkab dan DPRD MBD. 

Pihak pemerintah juga tidak pernah tahu PT. Kalwedo mengalami keuntungan ataukah tidak. Terakhir diketahui, KMP Marsela tidak lagi beroperasi sejak 2017.Dan posisi kapal sampai sekarang berada di doking Talake, milik Pemprov Maluku. 

Dugaan praktek penyelewengan anggaran juga dapat dibuktikan dengan manipulasi keberangkatan yang pernah dan sering dilakukan oleh pimpinan PT. Kalwedo walaupun KMP Marsela tidak melakukan pelayaran disebabkan kondisi alam yang tidak bersahabat. 

“Karena gangguan alam KMP Marsela ini tidak beroperasi, namun anehnya pimpinan PT. Kalwedo sering memerintahkan Komredor untuk pergi ke pelabuhan-pelabuhan yang sesuai rute KMP Marsela untuk meminta Surat Perintah Izin Berlayar (SPIB) sebagai bukti KMP Marsela telah melakukan pelayaran guna mencairkan dana subsidi dari Pempus,” paparnya.

Selain itu juga, pada Desember 2017 kliennya pernah diminta oleh pimpinan PT. Kalwedo untuk melakukan penandatanganan terhadap permintaan pembayaran biaya doking KMP Marsela sebesar Rp 1,2 miliar, namun setelah diteliti oleh kliennya ada item pekerjaan yang tertera di dalam permintaan tidak pernah dilakukan dan dikerjakan dalam doking, dan jumlahnya sekitar Rp 400 juta.

“Ada terjadi kelebihan permintaan pembayaran yang tidak sesuai pekerjaan doking dan ini merupakan perbuatan mark up, dan klien saya tidak ingin dimintai pertanggungjawaban. Namun faktanya anggaran tetap dicairkan yang pada saat itu kliennya sementara melakukan pendidikan di Jakarta. Beberapa waktu kemudian kliennya dihubungi oleh Manager Operasional Roy Robert Manusiwa bahwa tanda tangan kliennya dipalsukan oleh pimpinan PT. Kalwedo guna melakukan pencairan dana doking dan pemeliharaan serta biaya subsidi lainnya,” ulas Sianressy.

Sekembalinya dari Jakarta, lanjutnya lagi, kliennya menanyakan hal tersebut kepada Direktur PT. Kalwedo dan jawabannya hal tersebut adalah hal yang biasa dan sudah sejak lama terjadi pemalsuan tanda tangan seperti itu.

Atas dasar itu, maka berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. 

Sementara pasal 3 menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling banyak 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

“Dari rumusan pasal Tipikor dan dikonstantir dengan kenyataan serta fakta-fakta hukum yang kami uraikan diatas, maka secara jelas dan terang benderang telah terjadi dugaan penyalahgunaan kewenangan serta perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang diduga dilakukan oleh pimpinan PT. Kalwedo sejak tahun 2012 yang dipimpin oleh Saudara Benjamin Noach,” tegasnya.

Demi memenuhi rasa keadilan dan supremasi hukum, maka dirinya telah mengambil langkah hukum melaporkan Wakil Bupati MBD ke Kejakasaan Tinggi (Kejati) Maluku terkait dugaan tindak pidana korupsi untuk selanjutnya diambil langkah hukum guna penyelidikan kasus tersebut. Selain itu juga Wakil Bupati MBD dilaporkan ke Polda Maluku berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan milik kliennya.

“Jumat kemarin kami telah menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Wakil Bupati MBD di kejati Maluku, dan waktu yang bersamaan juga kami laporkan dugaan pemalsuan tanda tangan di Polda Maluku. Kami berharap kasus ini segera diproses,” tandasnya. (TIM)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top