AMBONESIA

Walikota Ambon Bakal Diperiksa Ulang, Episode Lanjutan SPPD Fiktif

RakyatMaluku.com – WALIKOTA Ambon, Richard Louhenapessy, menyatakan dirinya selalu siap jika diperiksa kembali oleh pihak penyidik Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif Tahun 2011. Hal ini ditegaskan Richard, saat dikonfirmasi akhir pekan kemarin.

Pasalnya, pemeriksaan terhadap Walikota Ambon dua periode yang dilakukan kemarin, belum sampai pada titik final. Di mana, Tim Penyidik Satreskrim Polres Pulau Ambon dan PP. Lease akan kembali memanggil Walikota Ambon, untuk diperiksa diminta keterangannya terkait dugaan SPPD fiktif dimaksud.

Bagi mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku ini, ia tetap bersikap kooperatif terhadap pemanggilan yang ditujukan kepadanya, untuk memberikan keterangan atas dugaan SPPD fiktif, yang ditangani Polres Pulau Ambon dan Pp Lease. “Selaku Kepala Daerah, saya harus memberikan contoh untuk warga masyarakat untuk taat, patuh dan disiplin terhadap peraturan hukum,” tekan Richard.

Sebagai kepala daerah, ia bahkan memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dalam memberantas kasus korupsi yang terjadi di tubuh Pemkot Ambon. Sebab itu, ia tetap siap selalu ketika dipanggil untuk memberikan keterangan oleh pihak penyidik. Terkait kasus ini, pentolan Golkar Maluku ini mengaku, tidak terlibat di dalamnya. Menariknya, Richard, menyebutkan, kasus tersebut terjadi ketika dirinya baru saja menjabat sebagai Walikota Ambon, yang tidak lebih dari lima bulan.

Artinya, ada oknum pejabat di Pemkot Ambon sebelum dirinya menjadi Walikota, yang ikut menjadi aktor terkait kasus ini. “Gak ada masalah. Dorong terus. Harus tau bahwa, itu saya baru menjabat walikota 5 bulan. Jadi bagaimana mungkin logikanya kalau itu menyangkut saya. Tetapi, bagi saya itu hanya masalah administrasi saja,” tukas Richard.

Walikota Ambon yang ikut diperiksa merupakan orang keenam, setelah lima orang lainnya telah diperiksa secara maraton oleh tim penyidik dari Polres Pulau Ambon dan Pp Lease. Sampai kini, belum ada tersangka terhadap kasus laporan SPPD fiktif Pemkot Ambon tahun 2011 tersebut.

Sebelumnya, kasus dugaan SPPD fiktif menguak, lantaran terdapat dugaan kuat adanya ketidakberesan dalam pertanggungjawaban APBD Kota Ambon senilai Rp6 miliar. Di mana, APBD tahun 2011 diperuntukkan kepada dua mata anggaran perjalanan dinas. Kepada Sekretariat DPRD Kota Ambon senilai Rp4 miliar, dan Rp2 miliar untuk Sekretariat Pemkot Ambon. Hanya saja, anggaran yang terpakai tidak sesuai laporan pertanggungjawaban. Bahkan, ditemukan adanya 114 tiket yang diduga fiktif pada DPRD Kota Ambon, dan 100 tiket fiktif di Pemkot Ambon. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top