NEWS UPDATE

Walikota Mengaku Belum Terima Rekomendasi KASN

Richard Louhenapessy

-Terkait Pejabat ASN  Yang Di Nonjob 

WALIKOTA Ambon, Richard Louhenapessy,  mengaku belum menerima surat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) perihal  rekomendasi Komisi ASN Nomor : r-1248/KASN/6/2018 terkait puluhan ASN lingkup Kota Ambon yang dimutasikan termasuk 4 pejabat yang dinonjobkan.  

Hal ini terkait Keputusan Walikota Ambon Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam JPT pratama di lingkungan Pemkot Ambon.

“Kita belum dapat surat itu, saya belum tau. Mungkin suratnya sudah ada, tapi saya belum membacanya,” ujar Walikota Ambon,  Richard Louhenapessy, Selasa 22 Januari 2019.

Namun demikian kata Louhenapessy, dirinya mengetahui betul, semua yang dimaksudkan KASN telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Ambon. Kecuali ada dua pejabat yang belum dilaksanakan, yakni kepada mantan kepala dinas Perhubungan Kota Ambon, Piet Saimima yang oleh KASN sendiri meminta untuk Walikota menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara untuk diperiksa.

Sementara yang satunya lagi, kata Louhenapessy, berkaitan  dengan Hengky Sopacua itu tidak ada masalah. Dirinya sudah meminta agar yang bersangkutan  (Hengky Sopacua) ditempatkan disekolah mana saja. 

“Mekanismenya sydah kita laksanakan, hanya tinggal kita menyurati KASN saja,” jelasnya.

Sementara itu, menyangkut dengan Kepala Keuangan Pemkot Ambon, Jacky Talahatu , yang merupakan mantan narapidana korupsi itu, kata Louhenapessy, itu masuk dalam perintah Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah diedarkan oleh pemerintah pusat.

Sementara ini, tambah Louhenapessy, dari Asosiasi Sekda Kabupaten/Kota se-Indonesia sedang menggugatnya secara hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

Selain itu, Korps Pegewai Republik Indonesia (Korpri) juga sedang melakukan hal yang sama, yaitu menggugatnya secara hukum. 

“Semua administrasi terkait SKB itu sudah kita siapkan. Hanya saja kita sedang menunggu keputusan dari MK. Kalau misalnya dalam waktu dekat sudah ada putusan dari MK, maka akan ditindaklanjuti,” tegas Louhenapessy. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top