NEWS UPDATE

Wawali Resmi Lapor Walikota Tual Ke KPU Maluku

Hamid Rahayaan - Wakil Walikota Kota Tual

RakyatMaluku.com – WAKIL Walikota (Wawali) Kota Tual Hamid Rahayaan resmi melaporkan tin­dakan inprosedural mutasi dan roling jabatan yang dilakukan Walikota Tual Adam Rahayaan selaku calon petahana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku.

Dalam laporan itu, Wawali membawa sejumlah bukti Surat Keputusan(SK) mutasi puluhan pejabat birokrasi di Pemerintahan Kota Tual yang dinilai telah menyalahi Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 5 tentang petahana..” Alat bukti berupa SK mutasi atau roling jabatan sudah saya serahkan dan diterima langsung Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun,”akui Wawali kepada wartawan di Kantor KPUD Maluku, Jalan Sultan Hasanudin Tantui, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Senin, 9 Juli 2018.

Dikatakan, langkah melaporkan Walikota Tual Adam Rahayaan (Calon Petahana) ke KPU Provinsi Maluku adalah langkah tepat. Sebab kebijakan mutasi jabatan yang dilakukan Adam Rahayaan merupakan kebijakan kontropersial dalam tatanan birokrasi pemerintahan yang punya kaitannya dengan Pilkada Kota Tual.

”Didalam amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 2 dan 5 itu jelas. Bahwa, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota wakil walikota tidak sebagai calon petahana tidak boleh melakukan roling atau mutasi jabatan 6 bulan sebelum sampai akhir masa jabatannya. Tetapi, kenyataan yang terjadi yang bersangkutan menabrak konstitusi bahkan tidak diketahui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Wawali.

Dia berharap dengan adanya laporan serta penyerahan sejumlah alat-alat bukti itu dapat dijadikan rujukan oleh KPU Provinsi Maluku untuk segera dilakukan rapat guna menyikapi persoalan yang terjadi.

”Saya percaya orang-orang KPU Maluku punya integritas, mereka akan segera melakukan pleno untuk membahas persoalan ini. Kita tunggu dalam waktu dekat apa keputusan KPU Maluku. Tetapi, bagi saya dengan adanya alat bukti yang cukup itu tidak ada alasan bagi KPU untuk tidak menggugurkan Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Tual, Adam Rahayaan-Usman Tamnge dari daftar calon,”harap Wawali.

Dia lantas menegaskan, jika proses kasus ini terkendala di tingkat KPU maka langka selanjutnya adalah melaporkan ke DKP dan pihak kepolisian.”Negara ini adalah negara hukum. Semua rakyat harus tunduk. Tidak boleh ada yang kebal hukum,”tegas Hamid Rahayaan.

Sementara itu, Ketua KPU Maluku, Syamsul Rifan Kubangun mengatakan, pihaknya akan segera melakukan rapat untuk mebahas perihal laporan yang dimasukan Wakil Walikota Tual terkait dugaan pelanggaran undang-undang yang dilakukan Adam Rahayaan selaku calon petahana.

”Suratnya sudah kami terima dari Wakil Walikota Tual Hamid Rahayaan. Nanti, kita akan bahas untuk melihat sejauh mana proses yang diamanatkan undang-undang berkaitan dengan laporan itu apakah itu terjadi dalam tahapan masa pencalonan, kampanye atau masa pemungutan suara. Sebab, yang bersifat pelanggaran itu kewenanganya ada pada lembaga lain yakni Panwas maupun Bawaslu,”ujar Syamsul Rifan Kubangun.

Dia mengaku, pasca persoalan pelanggaran dilaporkan resmi Wawali Kota Tual ke KPUD Kota Tual, hingga saat ini, KPUD Provinsi Maluku belum menerima laporan lisan maupun tulisan dari KPUD setempat.

“Menurut keterangan Wawali, dugaan pelanggaran tersebut juga sudah dilaporkan ke KPUD Kota Tual dan oleh KPU Kota Tual sudah menjawab surat yang intinya akan berkoordinasi satu level diatas yakni ke KPU Maluku. Hanya saja sampai saat ini belum ada laporan baik lisan maupun tulisan yang kami terima dari KPU setempat. Nah, nanti kita akan lakukan supervisi dan asistensi,”Kata Syamsul Rifan Kubangun.

“Ini urusan pemerintahan berkaitan dengan peta­hana yang kemudian menjadi calon, tentu ada hal yang dilarang untuk dilakukan. Makanya kita akan lihat dari sisi mana tahapannya. Prinsipnya, KPU Maluku akan melihat sejauh mana proses yang diamanatkan Undang-Undang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut,”tambah Ketua KPU Maluku. (CIK)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top