HUKRIM

AJI Ambon Kecam Pernyataan Aleg Maluku Terkait Larangan Liputan

RAKYATMALUKU.COM – AMBON, — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon mengecam pernyataan anggota DPRD Provinsi Maluku, Hindun Ayu Hasanusi, yang telah melarang wartawan untuk meliput kegiatan rapat Komisi III DPRD Maluku bersama mitranya, pada Jumat, 4 Juni 2021.

Padahal, rapat tersebut digelar secara terbuka. Anehnya, di tengah rapat, Anggota Komisi III DPRD Maluku, Hindun Ayu Hasanusi, tiba-tiba meminta kepada pimpinan sidang, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, agar mengeluarkan wartawan yang sementara meliput di dalam ruang Komisi. Aksi Ayu, spontan direspon Richard, dengan meminta wartawan agar meninggalkan ruang komisi, dan tidak perlu meliput pertemuan yang digelar.

Tak hanya meminta wartawan tersebut keluar dari ruangan Komisi, Richard juga sempat meminta pegawai DPRD Maluku agar memeriksa handphone wartawan tersebut, dan mengecek isinya, yang apabila terdapat video rapat, maka dimintanya untuk dihapus.

“Siapa yang video? Hapus, hapus sekarang. Hei, periksa Hp-nya apakah dia sudah hapus atau belum, cepat periksa,” demikian isi kronologis AJI Ambon, yang disampaikan Ketuanya, Tajudin Buano.

Menurut Tajudin, memang, usai rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, mendatangi wartawan yang dikeluarkan dari ruang rapat dan meminta maaf atas kejadian tersebut. “Ade kaka minta maaf e, kaka tidak tau, aman to,” ujar Richard kepada wartawan yang diusir dari ruang rapat Komisi III DPRD Maluku.

Tak saja kedua anggota DPRD tersebut, Tajudin juga mengakui, agar rapat tersebut tidak diliput oleh wartawan juga diajukan oleh Kepala Dinas PUPR Maluku, Muhammad Marasabessy kepada pimpinan dan anggota Komisi III. “Saran saya, ada baiknya rapat ini tidak usah diliput oleh jurnalis,” ujar Kadis.

Atas tindakan Ketua dan Anggota Komisi III DPRD Maluku itu, AJI Ambon menegaskan, pelarangan ini menghambat dan membatasi jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik di ruang publik, dan jelas-jelas menyalahi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang di dalamnya menjamin kerja-kerja jurnalis dalam mencari, memperoleh, menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Karena kerja-kerja jurnalistik mulai dibatasi alhasil peran pers bagi kepentingan masyarakat mulai terganggu. Selain itu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh undang-undang juga terabaikan.

AJI Ambon meminta Anggota DPRD Provinsi Maluku taat hukum dan UU yang berlaku. Sebab, siapapun yang melawan hukum karena sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan profesi pers, bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta (Pasal 18 ayat 1) UU no 40 tahun 1999.(*)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
--------------------

Berita Populer

To Top