AMBONESIA

APMD: Kasus ASN Tak Kunjung Tuntas

 – Walikota Ambon Didesak Cobot Mantan Koruptor

RakyatMaluku.com – PULUHAN pemuda yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Pemuda Maluku untuk Demokrasi (APMD) mendesak Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, untuk segera menyelesaikan persoalan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberhentikan dari jabatannya tanpa sebab di awal tahun 2017, yang sampai kini masih menjadi polemik.

Pasalnya, tindakan pemberhentian sepihak oleh Walikota Ambon tersebut, dianggap melanggar ama­nat kepegawaian, yang resmi di­selesaikan di tingkat DPRD Kota Am­bon, dan hasilnya menginstruk­si­kan kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, untuk se­gera mengembalikan jabatan para ASN. Sayangnya, sejak putusan po­litik DPRD Kota Ambon, Walikota Am­bon malah tampak cuek dengan tidak memproses rekomendasi legislatif itu.

APMD juga menilai pemerintahan periode kedua Walikota Ambon, Richard Louhenapessy, lebih banyak mengutamakan pencitraan dan kegiatan seremonial. Padahal ada berbagai persoalan yang hingga saat ini belum teratasi. Bahkan, kepemimpinan Richard Louhenapessy juga dinilai menyulut kesenjangan dan konflik kepentingan yang kontroversial, baik secara internal ASN maupun kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagi APMD, kebijakan paling fatal yang diputuskan oleh Richard, yakni membiarkan sejumlah ASN eselon II, III dan IV Kota Ambon tanpa jabatan. Bahkan, surat rekomendasi dari KASN untuk kembali menempatkan sejumlah ASN yang dinonjobkan itu ke tempat semula, juga tidak digubris.

Yanto Lomosol selaku Koordinator Lapangan aksi APMD menegaskan, kebijakan Walikota untuk mencabut para pejabat di Pemkot Ambon tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang. Terburuknya, karena Walikota malah mengangkat pejabat yang merupakan mantan koruptor sebagai orang yang menangani keuangan Pemkot Ambon. “Selain membiarkan sejumlah pejabat nonjob, eks napi korupsi atas nama Jacky Talahatu diangkat dalam jabatan sebagai kepala badan keuangan dan asset daerah kota Ambon itu jelas dilarang dengan berbagai ketentuan yang berlaku,” beber Yanto, saat menyampaikan orasi di Kantor Walikota Ambon, Senin, 30 Juli 2018.

Ia menegaskan, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : R-1248/KASN/VI/2018 tertanggal 6 Juni 2018 tentang hasil rekomendasi pengawasan yang ditujukan ke Pemkot Ambon sebagai pejabat Pembina kepegawaian yang oleh KASN sudah ada. Di mana, dalam rekomendasi tersebut, salah satu poinnya adalah mengembalikan sejumlah ASN yang dinonjobkan itu ke jabatan yang semestinya. Rekomendasi itu dikeluarkan bermula dari permasalahan kebijakan dan manajemen ASN lingkup Pemkota Ambon yang dinilai tidak sesuai dengan yakni pemberhantian empat pejabat ASN dari jabatan pimpinan tinggi pratama melalui keputusan Walikota Ambon nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama lingkup Pemkot Ambon.

“Kami menilai, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy selaku pejabat Pembina kepegawaian lingkup Pemkot Ambon telah melakukan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II, III dan IV Kota Ambon.”

Pihaknya meminta Walikota Ambon segera menindaklanjuti rekomendasi KASN dengan mengangkat kembali pejabat yang dinonjobkan itu dalam jabatan yang semestinya sesuai peraturan perundang-undangan untuk menjaga kehormatan dan keseimbangan terhadap hak-hak ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan. (R1)

======================
--------------------

Berita Populer

To Top